Jakarta, Gontornews — Dalam satu pekan terakhir Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan dua putusan yang menjadi perbincangan publik. Pertama yakni soal putusan kasasi Baiq Nuril.
Mahkamah Agung menolak permohonan Baiq Nuril. MA menilai Alasan yang diajukan oleh pihak Baiq Nuril dalam mengajukan PK dinilai bukan sebagai landasan yang tepat, melainkan hanya mengulang fakta yang sudah dipertimbangkan pada putusan sebelumnya.
“PK Baik Nuril ditolak, artinya putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi sudah benar. Perbuatan pidananya terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (5/7).
Ditolaknya PK ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan.
Dalam kasus ini, Baiq Nuril mengaku mendapat pelecehan pada pertengahan 2012. Saat itu, Nuril masih berstatus sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram.
Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Nuril. Merasa jengah dengan semua itu, Nuril berinisiatif merekam perbincangan dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.
Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Baiq Nuril telah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke kepolisian. Namun penyidikan kasus itu telah dihentikan karena tidak cukup bukti.
Kasus Baiq Nuril menuai beragam reaksi. Para pegiat HAM maupun aktivis perempaun menilai putusan MA tak memenuhi asas keadailan. Mereka meminta Jokowi segera mengeluarkan amnesti buat Baiq Nuril.
“Langkah ini (pemberian amnesti) tidak harus menunggu korban untuk mengajukannya,” ungkap Peneliti Amnesty International Indonesia, Aviva Nababan, melalui keterangan persnya, Jumat (5/7).
Menurutnya, presiden, disertai pertimbangan DPR RI, dapat secara proaktif memberikan amnesti jika melihat adanya ketidakadilan terhadap seorang warga negara.
Ia mengatakan, hal tersebut penting dilakukan oleh presiden sebagai upaya memberikan dukungan kepada para korban pelecehan seksual lain di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus kriminalisasi yang tidak seharusnya mereka alami.
Putusan kedua yang menjadi perbincangan publik adalah kasus BLBI. Beda nasib dengan Baiq, MA kali ini mengabulkan kasasi mantan ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT).[republika/dj]
