Depok, Gontornews — Sejak dahulu perdebatan tentang Hak Azasi Manusia (HAM) selalu mengemuka. Apalagi di zaman sekarang, isu HAM telah menjadi isu penting. Hampir semua relasi antarnegara baik secara politik, ekonomi, maupun budaya selalu berhimpitan pada HAM.
HAM secara alamiah berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar masyarakat tertentu. Konsep HAM sebagai salah satu pranata global merupakan instrumen strategis dalam mengawal peradaban modern agar lebih humanis dan bermartabat.
Namun ketika HAM diimplementasikan pada level pemahaman HAM universal versi Barat (HAM liberal), maka HAM liberal itu dapat mendegradasi kedaulatan negara dan kesucian agama. Dr Maneger Nasution, mantan komisioner Komnas HAM, mengungkapkan, “Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.”
Walaupun demikian, terdapat kesulitan utama untuk membangun standar universal, yang melintasi batas kultural, khususnya agama. Masalahnya adalah masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan normanya dari sumber-sumbernya sendiri.
Pandangan yang menempatkan HAM liberal sebagai tatanan universal absolut, sebenarnya telah lama dikritik dan ditentang. Tidak hanya oleh Cina, Rusia, dan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga datang dari aktivis HAM sendiri.
Mereka pun melahirkan mazhab relativisme dan partikularisme HAM. Mereka menilai bahwa penerapan HAM liberal versi Barat secara absolut, sangat berat sebelah dan kebablasan.
Bahkan isu HAM lebih banyak digunakan oleh Barat sebagai alat penekan dan instrumen penilai (tools of judgement) terhadap praktik kenegaraan di tempat lain. Padahal, lanjut Maneger, Barat sendiri sangat sering munafik dalam menerapkan HAM dengan kaca mata standar ganda.
Memang, terjadi paradoks universalisme dan relativisme budaya dalam HAM. Menurut tesis pria kelahiran 2 Februari 1968 ini, terminologi “HAM Universal” versi Barat (HAM liberal) sebenarnya adalah pengalaman “HAM Partikularnya” masyarakat Barat sendiri yang berhasil mereka “universalkan” di dewan HAM PBB.
Dalam disertasi yang diantaranya diuji oleh Prof DR H Hafid Abbas (Ketua Komnas HAM/Guru Besar UNJ) juga Prof DR H Jimly Ash Shiddiqy, SH (Guru Besar UI Jakarta) disebutkan bahwa terminologi “HAM Partikular” versi Barat sebenarnya adalah “HAM Universal” bagi masyarakat non-Barat yang berhasil “dipartikularkan” oleh kekuatan Barat di Dewan HAM PBB.
Masalah HAM dalam kaitannya dengan syariat Islam juga merupakan subyek perdebatan yang penting di kalangan sarjana Muslim. Sekalipun hampir semua sarjana Muslim merujuk kepada nilai-nilai dan syariat Islam, tetapi pemahaman dan penafsiran mereka terhadap syariat sangat beragam. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan konsepsi HAM universal sekular/Barat (HAM liberal).
Perbedaan prinsip antara HAM universal versi Islam dan HAM universal versi Barat adalah pada cara pandang (world view). Menurut pandangan dunia Barat (western worldview), HAM bersifat antroposentrik.
Artinya, segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia sangat dipentingkan. Manusialah yang menjadi standar dan ukuran segala sesuatu.
Sebaliknya menurut pandangan dunia Islam (Islamic worldview), HAM bersifat teosentrik. Yaitu segala sesuatu berpusat pada Allah SWT. Allah SWT sangat dipentingkan. Manusia diciptakan-Nya, tiada lain untuk mengabdikan diri bagi Sang Pencipta.
Dan jauh sebelum HAM versi PBB dideklarasikan, beberapa abad lalu secara paripurna Allah SWT telah mendeklarasikan Islam universal tentang HAM (DIUHAM). Fungsinya untuk mengatur tata kelola dunia dan peradaban umat manusia.
DIUHAM itu dideklarasikan melalui Nabi dan Rasul-Nya, yang menjadi kunci para Nabi dan Rasul lewat teks-teks al-Qur’an dan Sunnah. Ini merupakan bagian dari deklarasi Islam untuk umat manusia.
Oleh karena itu HAM dalam Islam tidak hanya menekankan kepada hak-hak asasi manusia saja. Karena hak-hak itu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban asasi manusia (KAM). Dalam pandangan penulis, inilah konsep HAM universal Islam.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hemat Dr Manager, konsep HAM yang ideal untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ialah konsep “HAM yang Adil dan Beradab”. Ini konsekuensi logis karena landasan HAM Indonesia adalah sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Konsep “adil dan beradab” pada sila kedua itu seharusnya dipahami sebagai konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Sebagaimana sebelum kedatangan Islam di Indonesia, kata “adil” dan “adab” belum dikenal.
Sehingga untuk memahaminya seharusnya dirujuk kepada makna-makna dalam konsep Islam. Bukan pada pandangan dunia lainnya.
Masuknya dua istilah itu dalam Pancasila sebenarnya telah menutup rapat bagi konsep “HAM Sekular-Liberal” yang bisa dilekatkan pada kata “perikemanusiaan” saja. Dengan demikian konsep “HAM Sekular-Liberal” bukan saja tidak sesuai dengan Islam, Pancasila, UUD 1945, juga budaya Indonesia, tetapi juga tidak adil dan tidak beradab.
Komisioner Komnas HAM RI periode 2012-2017 ini kembali menuturkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki konsep pendidikan HAM. Pada tahun 2000, Komnas HAM telah menerbitkan buku “Pendidikan Hak Asasi Manusia Panduan Untuk Fasilitator”.
Komnas HAM juga sudah melaksanakan pendidikan HAM bagi kelompok-kelompok strategis secara sosial dan politik. Antara lain, kelompok militer, polisi, LSM, media masa, tokoh agama, dan pendidik. Namun, sangat disayangkan dalam realitasnya bermasalah karena materinya sekular.
Seharusnya, pendidikan HAM di Indonesia mendukung nilai-nilai Islam universal yang ada dalam pendidikan Islam. Tetapi, setelah dilakukan tekstual analisis, ternyata materi pendidikan HAM di Indonesia tidak semuanya sesuai dengan materi pendidikan Islam karena materinya sekular.
“Inilah kesalahan fatal konsep pendidikan HAM di Indonesia,” tutur suami Dra Nur Aisyah, MPd tersebut. Kesalahan konsep itu melahirkan pemahaman dan implementasi yang salah.
Akibatnya dapat berdampak serius terhadap regulasi, sosial, dan paham beragama masyarakat. “Untuk itu dipandang perlu Islamisasi materi pendidikan HAM di Indonesia,” tutupnya. <Edithya Miranti>
