Shanghai, Gontornews — Presiden Cina, Xi Jinping menegaskan bahwa pemerintah Cina akan dengan senang hati mengambil langkah besar dalam mengelola sumberdaya minyak dan gas di Laut Cina Selatan bersama Filipina jika keduanya sepakat untuk menangani perselisihan ini dengan asas kedaulatan yang benar.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Beijing, Kamis (29/8) tersebut, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte memosisikan dirinya sebagai rekan kerja Cina meski sejumlah pihak, terutama dari dalam negeri, meminta sang Presiden tegas menegakkan kedaulatan negara di Laut Cina Selatan.
Kunjungan Duterte ke Cina dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara di berbagai bidang, sebut saja masuknya kapal-kapal berbendera Cina yang menentang aset energi serta batas laut Malaysia, Vietnam dan Filipina.
Amerika Serikat bahkan menuduh Cina ikut campur tangan dan menyandera minyak dan gas di wilayah Laut Cina Selatan senilai 2,5 triliun dolar Amerika Serikat.
Juru bicara Presiden Duterte, Salvador Panelo, menjelaskan bahwa Presiden Duterte memahami kekhawatiran Filipina di mana putusan arbitrase 2016 membatalkan klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Namun demikian, Presiden Xi Jinping dengan tegas menolak putusan arbitrase tersebut dan enggan bergeming dari posisinya.
“Sebagai tanggapan, Presiden Xi (Jinping) menegaskan kembali posisi pemerintahannya yang tidak mengakui putusan arbitrase serta tidak bergeming dari posisinya,” ungkap sebuah penyataan resmi pemerintah Cina yang dilansir Reuters.
Akan tetapi, Duterte enggan membicarakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping karena berpotensi mengobarkan bendera perang di antara dua belah pihak.
“Selama kedua belah pihak menangani masalah laut Cina Selatan dengan benar, suasana hubungan bilateral akan sehat, fondasi hubungan akan stabil, perdamaian dan stabilitas menjadi jaminan penting,” kata Xi.
Meski demikian, hubungan dua negara dalam permasalahan klaim Laut Cina Selatan disebut kompleks dan sangat sensitif. Kedua negara, misalnya, mengklaim kepemilikan atas Reed Bank, situs utama cadangan minyak dan gas. Padahal, sesuai dengan putusan arbitrase tahun 2016, Filipina disebut memiliki hak untuk mengeskploitasi Reed Bank.
Selain Filipina, klaim wilyah Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina juga dialami oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Diperkirakan ada sekitar 3 triliun dolar AS dari sektor perdagangan yang melalui wilayah Laut Cina Selatan setiap tahun. [Mohamad Deny Irawan]
