Jakarta, Gontornews — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan bahwa Ujian Nasional (UN) akan tetap dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Mardiana kepada wartawan mengatakan pihaknya bersama dengan Komisi X DPR akan merumuskan grand design dari perubahan pendidikan Indonesia di masa mendatang.
“Seperti apa yang bisa menjadi tolok ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan mengatakan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian sistem pendidikan tersebut bisa berjalan.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menyediakan kajian yang telah disiapkan terhadap rencana penghapusan UN tersebut.
“Dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap penghapusan UN,” ujarnya.
Menurut politisi dari PDIP itu, rencana penghapusan UN tidak berhenti hanya di kajian saja, diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut meskipun nantinya Nadiem tidak lagi menjabat sebagai menteri, hal itu dilakukan agar rencana bisa berjalan lancar.
“Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal di antaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru,” tambahnya.
Sebelumnya, Mendikbud, Nadiem Makarim telah mengumumkan rencana untuk mengganti format UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Rencana yersebut, nantinya akan dilaksanakan pada 2021 mendatang, sehingga di 2020 para siswa masih akan mengikuti UN seperti yang berlaku selama ini.[Devi Lusianawati]
