Gontornews — Zainul Arifin Pohan adalah sosok pahlawan yang kurang dikenal oleh sebagian masyarakat. Ia kalah tenar dengan pahlawan-pahlawan lainnya. Ia sosok yang sangat berjasa bagi negara ini. Bahkan ia tertembak saat percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Ia menjadi perisai bagi keselamatan Presiden pertama ini.
Zainul ini adalah anak tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan (ayah) dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution.
Saat masih balita, kedua orangtuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana, dia menyelesaikan Hollands Indische School (HIS) dan sekolah menengah calon guru, Normal School.
Tak hanya sekolah Belanda, ia juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah dan surau saat menjalani pelatihan seni bela diri pencak silat. Di usia 16 tahun, Zainul merantau ke Batavia (Jakarta). Berbekal ijazah HIS, dia diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan, Jakarta Pusat.
“Tidak gampang untuk bisa diterima menjadi pegawai Gemeente seperti Zainul Arifin,” ungkap Hamid Baidlowi yang pernah menjadi sekretaris KH Wahid Hasyim seperti dikutip dari khzainularifin.blogspot.co.id.
Zainul sempat bekerja selama lima tahun, kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara).
Ia juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan, sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum namun menguasai Bahasa Belanda.
Bersama dengan tokoh perfilman nasional, Djamaluddin Malik, Zainul bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Zainul Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubaligh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor.
Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat, dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi induk Ansor, termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid.
Hanya dalam beberapa tahun, Zainul menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942.
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah.
Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di Jatinegara yang kemudian dibentuk pula hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa.
Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah). Zainul dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusa, dekat Bogor.
Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Zainul kemudian bertugas mewakili Partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Dia juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II.
Saat terjadi Agresi Militer II pada Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Zainul lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan “modern” dan hanya lulusan madrasah, Zainul memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952.
Setahun setelahnya, dia berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun 1953-1955.
Kabinet itu sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Soekarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud.
Sekembalinya dari Arab, Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam tiga besar pemenang Pemilu 1955. Jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya delapan menjadi 45 kursi.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Zainul bersedia mengetuai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen.
Di tengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat Salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak yang mencoba membunuh Presiden Soekarno.
Zainul Arifin wafat pada Sabtu, 2 Maret 1963 di RSPAD Gatot Subroto setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama sepuluh bulan. Di hari wafatnya, Zainul Arifin langsung dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno sebelum melepas jenazah Zainul ke Kalibata.
Secara resmi, SK pengangkatan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional diteken oleh Presiden Soekarno pada 4 Maret 1963. SK yang dimaksud, SK Presiden No 35/Tahun 1963. [Fathur]
