Riyadh, Gontornews — Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias pada hari Selasa (20/4), Saudi Press Agency melaporkan.
Dalam pertemuan tersebut, mereka meninjau hubungan bilateral antara Kerajaan Saudi dan Yunani, aspek kerjasama bersama di berbagai bidang, serta cara mendukung dan mengembangkannya. Mereka juga membahas masalah regional saat ini dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, bersama dengan Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikolaos Panagiotopoulos.
Sebelumnya pada hari Selasa, Kerajaan Saudi dan Yunani menandatangani kesepakatan terkait kerjasama pertahanan dalam serangkaian pertemuan tingkat menteri di Riyadh.
Di awal pertemuan, para Menteri Luar Negeri Saudi dan Yunani menandatangani kesepakatan mengenai rancangan pengaturan status hukum angkatan bersenjata Yunani yang berpartisipasi dalam mendukung kemampuan pertahanan Kerajaan Saudi.
Pangeran Faisal kemudian mengadakan pembicaraan resmi dengan dua menteri yang berkunjung untuk membahas hubungan bilateral, kata Kementerian Luar Negeri Kerajaan Saudi.
Mereka juga bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.
Setelah pertemuan tersebut, Panagiotopoulos mengatakan, “Yunani dan Arab Saudi dihubungkan oleh persahabatan yang kuat, memiliki keprihatinan yang sama tentang tantangan geostrategis saat ini dan visi bersama untuk masa depan.”
Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir juga melakukan pembicaraan dengan Dendias dan rombongannya.
Nayef Al-Hajraf, sekretaris jenderal Dewan Kerjasama Teluk (GCC), bertemu Dendias dan Panagiotopoulos. Dia menekankan pentingnya menumbuhkan hubungan Teluk-Yunani.
Al-Hajraf dan Dendias menandatangani nota kesepahaman untuk konsultasi tentang masalah kepentingan bersama antara Sekretariat Jenderal GCC dan pemerintah Yunani.
Al-Hajraf mengatakan kesepakatan tersebut mencakup mekanisme kerjasama dan konsultasi di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi. []
