Riyadh, Gontornews — Arab Saudi memanggil duta besarnya untuk Lebanon pada hari Jumat (29/10) dan meminta duta besar Lebanon untuk negara itu meninggalkan Kerajaan Saudi dalam waktu 48 jam.
Kerajaan Saudi juga melarang semua impor Lebanon ke negara itu, Saudi Press Agency melaporkan dikutip Arabnews.com.
Kerajaan Saudi juga melarang warganya bepergian ke Lebanon untuk kepentingan keselamatan mereka mengingat meningkatnya ketidakstabilan di negara itu.
Langkah itu dilakukan setelah pada hari Selasa muncul sebuah video yang menunjukkan Menteri Informasi Lebanon George Kordahi mengatakan bahwa “Houthi yang bersekutu dengan Iran membela diri” dan menyebut perang di Yaman “sia-sia”.
Dia juga menggambarkan perang itu sebagai “agresi” Saudi.
SPA melaporkan, kegagalan Lebanon mengambil langkah-langkah yang diminta oleh Kerajaan Saudi untuk menghentikan ‘ekspor’ narkoba ke Kerajaan Saudi, terutama mengingat kendali Hizbullah atas semua pelabuhan, menjadi alasan lain bagi diambilnya keputusan tersebut oleh Saudi.
Kantor berita itu menambahkan bahwa kegagalan Beirut untuk menjatuhkan hukuman pada mereka yang terlibat dalam kejahatan yang menargetkan orang-orang Arab Saudi dan kurangnya kerjasama dalam mengekstradisi orang-orang yang dicari oleh Kerajaan Saudi menjadi alasan berikutnya.
Kerajaan Saudi menyesali hasil hubungan dengan Lebanon karena pihak berwenang di Beirut mengabaikan fakta dan kegagalan mereka yang berkelanjutan untuk mengambil tindakan korektif untuk memastikan hubungan baik dengan Kerajaan, tambah SPA.
Kontrol Hizbullah atas Lebanon telah menjadikan negara sebagai arena dan landasan peluncuran untuk melaksanakan proyek-proyek negara-negara yang tidak menginginkan yang terbaik untuk Lebanon dan rakyatnya yang memiliki hubungan historis dengan Kerajaan Saudi, kata kantor berita itu.
Kerajaan Saudi mengatakan bahwa warga Lebanon yang tinggal di Arab Saudi disayangi oleh orang-orang Saudi dan dianggap sebagai bagian dari ikatan yang menyatukan orang-orang Saudi dengan saudara-saudara Arab mereka yang tinggal di Kerajaan.[]