Kabul, Gontornews — Komisi Pemilhan Umum Afghanistan (IEC) mendeklarasikan Ashraf Ghani sebagai Presiden Afghanistan, Selasa (18/2). Ashraf Ghani meraih 50,64 Persen suara dan mengungguli pesaingya, Abdullah Abdullah, yang meraih 39,52 Persen.
Meski demikian, pesaingnya, Abdullah Abdullah menolak untuk mengakui kemenangan rivalnya tersebut dan berencana untuk membangun pemerintahannya sendiri.
“Hasil yang mereka umumkan hari ini adalah hasil dari perampokan pemilu, kudeta terhadap demokrasi, pengkhianatan terhadap kehendak rakyat dan kami menganggapnya ilegal,” kata Abdullah Abdullah dalam konferensi pers yang dilansir Reuters.
Perwakilan Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalizad, menyebut bahwa perselisihan antara Ghani-Abdullah dapat menambah masalah di Afghanistan.
“(Perselisihan Ghani-Abdullah) mungkin saja menambah tantangan yang dihadapi Afghanistan termasuk tantangan dalam penciptaan perdamaian,” ungkap Wakil Khalizad, Molly Phee.
Meski demikian, Phee memastikan bahwa perundingan damai antara Afghanistan dan Taliban akan segera terlaksana.
“Kami percaya bahwa kami telah melakukan kondisi yang dapat mengubah lintasan konflik. Sudah saatnya bagi para pihak untuk mulai bergerak dari medan perang menuju proes politik,” jelas Phee.
Sementara itu, dua diplomat negara Barat yang tidak disebutkan namanya, menyampaikan arti penting hasil pemilu di Afghanstan.
“Sudah saatnya kita mendapatkan hasil.”
“Semua kekuatan Barat telah dinvestasikan dalam proses demokrasi,” pungkas pernyataan anonim tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
