Shanghai, Gontornews — Pemerintah Cina, Senin (23/11), berencana untuk mengeluarkan kebijakan pro kelahiran demi mengatasi populasi warga yang semakin menua. Rencana ini merupakan bagian dari rencana lima tahun Pemerintah Cina dalam rentang tahun 2021 hingga 2025.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Cina akan menawarkan dukungan keuangan serta kebijakan ekstensif guna mendorong pasangan suami-istri untuk melahirkan lebih dari satu anak.
“Kebijakan penduduk yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja serta struktur penduduk,” ungkap Wakil Presiden Asosiasi Penduduk Cina, Yuan Xin, kepada media lokal, China Daily.
Pada tahun 1978, Cina memperkenalkan kebijakan satu anak yang kontroversial. Kebijakan ini berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengembangkan ekonomi yang rusak akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, terkhusus, di wilayah pedesaan.
Tetapi, sejak tahun 2016, Cina melonggarkan pembatasan tersebut seraya mengizinkan pasangan suami-istri memiliki anak kedua. Pemerintah berdalih kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi peningkatan angka tenaga kerja yang semakin berkurang.
Jumlah penduduk Cina berusia 60 tahun atau lebih mencapai 254 juta warga pada akhir tahun 2019 atau 18,1 Persen total populasi Cina. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 300 juta orang pada tahun 2025 dan meningkat 400 juta orang pada 2035.
Pakar demografi Cina berujar peningkatan ini berpotensi memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan negara dan sistem perawatan sosial nasional. Mereka juga menambahkan jika tren ini tidak mengalami perubahan, maka jumlah penduduk usia produktif dapat menurun hingga 200 juta pada tahun 2050 mendatang.
“(Pemerintah) secara proaktif perlu mengatasi populasi yang menua. Tindakan mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana yang ada pada negara kita serta membebaskan tingkat kesuburan,” tutup demograf dari China Academy of Social Science, Zheng Bingwen. [Mohamad Deny Irawan]
