London, Gontornews — Pemerintah Inggris, Senin (23/11), menghapus aturan isolasi mandiri bagi warga yang melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19. Sebaliknya, otoritas kesehatan akan mendorong mereka yang memiliki kontak dengan pasien positif Covid-19 untuk melakukan tes harian selama tujuh hari.
Surat kabar The Telegraph melaporkan bahwa mereka yang memiliki kontak dengan pasien positif Covid-19 tetap diperbolehkan untuk menjalankan bisnis mereka.
Para menteri terkait menjelaskan bahwa sistem isolasi mandiri selama 14 hari akan dihapus secara nasional mulai Januari mendatang. Jika sistem percontohan ini berhasil, maka kebijakan tersebut akan berlanjut pada periode selanjutnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, memastikan negaranya akan mengakhiri kebijakan penguncian wilayah pada 2 Desember 2020 mendatang. Inggris, lanjut Boris, akan beralih kebijakan dari penguncian wilayah menjadi pembatasan regional yang lebih memprioritaskan wilayah dengan peningkatan kasus Covid-19 terparah.
PM Boris menjelaskan bahwa penguncian wilayah atau lockdown telah menuai kritikan baik dari kalangan pebisnis maupun dari partai politik pendukungnya. Bagi para pengkritik, kebijakan penguncian wilayah menimbulkan konsekuensi ekonomi yang buruk bagi negara.
“Perdana Menteri dan penasihat ilmiahnya yakin virus itu masih ada. Tanpa pembatasan regional, virus dapat lepas kendali sebelum vaksin dan pengujian massal berpengaruh,” ungkap jurubicara Perdana Menteri Inggris kepada Reuters.
“Hal itu akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat negara dan, sekali lagi, berisiko mengalami tekanan yang tidak dapat ditoleransi oleh NHS (National Health Service),” imbuhnya.
Rencananya, Boris akan mengumumkan rencana musim dingin Covid-19 pada Senin (23/11) mendatang. Salah satu rencana yang diharapkan yaitu dengan memperluas area-area pembatasan yang lebih tinggi dengan sistem berjenjang.
Pemerintah Inggris berdalih bahwa jika pasien Covid-19 membanjiri rumah sakit, sektor ekonomi juga akan ikut terdampak. Karenanya, Partai Buruh meminta pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi dunia bisnis yang terdampak penguncian wilayah tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
