Dhaka, Gontornews — Pemerintah Bangladesh menegaskan tidak akan melakukan repatriasi etnis Rohingya jilid ke-3 jika konfirmasi keberhasilan belum tercapai. Sebagaimana instrumen bilateral yang dibuat antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar, seharusnya, proses repatriasi dimulai pada 22 Januari 2018 dan berakhir pada 22 Januari 2020. Namun, hingga saat ini belum ada satu etnis Rohingya pun yang berhasil kembali ke kampung halaman mereka di Myanmar.
Para pejabat mengatakan bahwa gagalnya upaya repatriasi yang dilakukan pada 22 Agustus 2019 yang lalu dilakukan secara tergesa-gesa karena desakan dari Cina. Selain itu, pemindahan Komisaris Bantuan Repatriasi dan Pemulihan, Abul Kalam, dan beberapa orang staf pasca kegagalan repatriasi tahap kedua turut menambah pening kepala Pemerintah Bangladesh.
“Kami tidak akan melakukan upaya apapun sebelum yakin bahwa pemulangan akan benar-benar terjadi. Bahkan, jika reptariasi dimulai dengan skala kecil, maka itu akan menjadi hal yang baik,” tutur seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri perihal proses repatariasi etnis Rohingya.
Pejabat senior tersebut juga menyebut tidak konsistennya Myanmar dalam menjaga perjanjian juga semakin memperkeruh proses repatriasi. Akibatnya, belum ada kepastian tanggal terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan kembali proses repatriasi.
“Anda tahu, Myanmar merupakan negara tetangga yang sulit diatur karena kerap kali mengubah keputusan. Karena itu, tidak ada tanggal pasti yang dapat diperkirakan,” kata pejabat tersebut sebagaimana dilansir Dhaka Tribune.
“Tidak ada gunanya membuat upaya lain untuk memulai repatriasi sebelum mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilannya. Kami, dengan bantuan negara-negara lain, seperti Cina, berusaha meyakinkan Myanmar untuk menciptakan kondisi yang meguntungkan bagi kembalinya para pengungsi Rohingya,” tambahnya.
“Myanmar tidak pernah memenuhi janjinya. Mereka mengatakan satu hal hari ini, dan besok mereka mengatakan hal lain.”
“Ketika anda berurusan dengan negara ini, maka sulit untuk mengatakan kapan pemulangan akan dimulai. Kami hanya akan percaya jika ada satu orang Rohingya yang kembali ke rumahnay di Rakhine,” pungkas pejabat tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
