Brasilia, Gontornews — Presiden Brazil Jair Bolsonaro merombak kabinetnya. Tak tanggung-tanggung, ia mengganti enam menterinya sekaligus pada hari Senin, 29 Maret.
Inilah perombakan kementerian terbesar sejak ia menjabat sebagai presiden Brazil. Perombakan kabinet ini terjadi ketika tekanan meningkat kepada pemimpin sayap kanan itu atas penanganannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 300.000 orang di negara itu.
Tiga menteri meninggalkan pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Ernesto Araujo, keturunan Cina yang kepergiannya menyusul kritik yang meningkat dari anggota parlemen atas kegagalannya untuk menjamin tambahan pasokan vaksin COVID-19 dari Beijing dan Washington.
Araujo berada di bawah tekanan selama beberapa pekan. Serangan verbalnya terhadap Cina, pencinta lingkungan, dan sayap kiri semakin dilihat sebagai gangguan yang berisik, terutama mengingat perubahan dalam kepemimpinan AS dan memburuknya krisis kesehatan di Brazil.
Bolsonaro memanfaatkan kehilangan salah satu sekutunya yang paling setia untuk menopang dukungan di Kabinetnya, menempatkan kepala stafnya yang bertanggung jawab atas Kementerian Pertahanan dan menempatkan seorang perwira polisi federal yang dekat dengan keluarganya yang bertanggung jawab atas Kementerian Kehakiman.
“Bolsonaro berada di bawah tekanan besar dan bereaksi untuk mendapatkan kembali narasi politik,” kata Creomar de Souza, pendiri Strategi dan Risiko Politik Dharma di Brasilia. Perubahan di Kementerian Pertahanan benar-benar tidak terduga, dan menciptakan banyak kebingungan.
Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu sedang menderita fase terburuk pandemi, dengan kematian mencapai 3.000 per hari karena varian baru yang menular menjangkiti seluruh negeri. Bolsonaro telah mendapatkan ketenaran internasional karena mencerca penguncian, menyebarkan keraguan pada vaksin dan mendorong pengobatan “ajaib” yang tidak terbukti.
Brazil hanya mengikuti jejak Amerika Serikat dalam total kasus COVID-19 dan kematian.
Di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas kematian akibat virus korona dan kembalinya mantan presiden sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva ke panggung politik – sebuah ancaman bagi harapan terpilihnya kembali Bolsonaro tahun depan – sang presiden sangat ingin mendapatkan dukungan politik dan popularitas.
Belum ada kabar awal keluarnya Menteri Pertahanan Fernando Azevedo e Silva atau rumor ketidakpuasan. Presiden Bolsonaro telah menempatkan pejabat militer dan mantan pejabat di seluruh pemerintahannya, yang mengarah pada kekhawatiran rusaknya reputasi militer.
“Selama ini, saya mempertahankan Angkatan Bersenjata sebagai lembaga negara,” tulis Azevedo e Silva dalam pernyataan kementeriannya. “Saya pergi dengan kepastian misi selesai.”
Sebagai gantinya, Bolsonaro menunjuk kepala stafnya saat ini, Walter Souza Braga Netto, salah satu dari beberapa mantan jenderal angkatan darat yang telah pindah ke orbit dalam pemerintah.
Mantan jenderal lainnya, Luiz Eduardo Ramos, akan mengambil alih kepala staf, menyerahkan jabatan tingkat Kabinetnya yang menangani prioritas legislatif kepada Flavia Arruda, anggota parlemen periode pertama yang memiliki hubungan dengan sekutu baru Bolsonaro di Kongres.
Pengacara Umum Jose Levi Mello yang akan keluar, yang tanda tangannya terutama tidak ada dalam permintaan pemerintah agar Mahkamah Agung memblokir tindakan tinggal di rumah negara bagian dalam pandemi, mengatakan dalam sebuah surat bahwa dia akan mengundurkan diri.
Bolsonaro akan menggantikannya dengan Menteri Kehakiman saat ini André Mendonça, yang perannya diberikan kepada Anderson Gustavo Torres, seorang petugas polisi federal yang saat ini bertanggung jawab atas keamanan publik untuk Distrik Federal, yang mencakup ibukotanya, Brasilia.
Carlos Alberto Franco França, seorang diplomat yang dekat dengan Bolsonaro, ditunjuk sebagai menteri luar negeri yang baru, menurut pernyataan dari kantor pers kepresidenan yang menjelaskan perubahan tersebut.
Pekan lalu, Bolsonaro menggantikan Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello, seorang jenderal tugas aktif yang mengawasi sebagian besar tanggapan virus corona. Dia secara luas disalahkan atas program vaksin tambal sulam yang telah memberikan dosis pertama kepada kurang dari 10 persen orang dewasa.
Menteri Kesehatan Baru Marcelo Queiroga mengatakan kepada anggota parlemen pada 29 Maret bahwa dia berharap mendapatkan pasokan vaksin AS, dan akan bertemu dengan duta besar AS dalam upaya untuk mengamankan pengiriman lebih awal dari 20 juta dosis.[]
