Jakarta, Gontornews — World’s Most Literate Nations yang disusun oleh Central Connecticut State University, AS, tahun 2016 merilis hasil temuan bahwa peringkat literasi Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang diteliti. Sementara, survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa hanya 17,66 persen anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menonton mencapai 91,67 persen.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, ini menjadi tanggung jawab dan tugas besar seluruh pihak terkait, khususnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Tugas besar ini, harapnya, harus didukung anggaran yang memadai.
“Dengan kondisi keuangan negara dan kapasitas fiskal negara yang sedang sulit, Komisi X mendorong PNRI untuk banyak berkomunikasi dengan Presiden. Karena meningkatkan minat baca dan tingkat literasi yang sungguh sangat terpuruk, ini harus didukung anggaran,†kata Fikri usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala PNRI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/7), dilansir dari laman dpr.
Kekurangan anggaran menjadi pemicu rendahnya budaya baca dan literasi di Indonesia. Pada RAPBN 2017, PNRI mendapatkan anggaran sebesar Rp 563 miliar. Anggaran ini mengalami penurunan signifikan dari anggaran APBN 2016 sebesar Rp 701 miliar. Padahal, kebutuhan PNRI pada tahun mendatang sebesar Rp 1,874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp 1,310 triliun.
“Kekurangan anggaran yang cukup besar ini membuat cukup pesimis. Kalaupun tidak dipenuhi seluruhnya, ya ada sebagian yang prioritas seperti meningkatkan minat baca dan literasi ini menjadi prioritas. Paling tidak anggaran juga tidak turun,†ujar politisi PKS ini.
Kepala PNRI Syarif Bando mengatakan, dalam rangka peningkatan indeks minat baca dan indeks literasi, pelayanan perpustakaan mulai ditingkatkan dengan berbasis digital, ekosistem digital, hingga akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet. PNRI juga mengembangkan bahan pustaka dan penambahan jumlah pustakawan.
“Dengan mempertimbangkan tujuan bernegara, fungsi perpustakaan, kerangka berpikir, sasaran strategi, dan target capaian, maka kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp 1,874 triliun,†ujarnya.
Saat ini PNRI dikelola di bawah Kementerian Sosial. [Ahmad Muhajir/Rus]
