Istanbul, Gontornews — Prancis pada hari Sabtu menarik duta besarnya dari Turki sebagai respons atas komentar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyarankan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memeriksakan kesehatan mentalnya.
Prancis dan Turki berselisih mengenai berbagai masalah termasuk hak maritim di Mediterania timur, Libya, Suriah dan konflik yang meningkat antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.
Arabnews.com melansir, Turki kini sangat marah dengan kampanye yang digaungkan Macron untuk melindungi nilai-nilai sekuler Prancis dari Islam radikal, sebuah debat yang dipicu oleh pembunuhan seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya.
“Apa yang dapat dikatakan tentang seorang kepala negara yang memperlakukan jutaan anggota dari kelompok agama yang berbeda seperti ini: pertama-tama, lakukan pemeriksaan mental,” kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi di pusat kota Kayseri di Anatolia.
“Apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan dengan Muslim?” Erdogan bertanya.
“Macron membutuhkan perawatan mental,” tambah Erdogan, sambil menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan pemimpin Prancis itu memenangkan pemilihan umum 2022.
Dalam tindakan yang sangat tidak biasa, seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan bahwa duta besar Prancis untuk Turki dipanggil pulang dari Ankara untuk berkonsultasi dan akan bertemu Macron untuk membahas situasi setelah kemarahan Erdogan.
“Komentar Presiden Erdogan tidak bisa diterima. Kekasaran bukanlah metode. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal,” kata pejabat itu kepada AFP.
Pejabat Elysee, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, juga mengatakan bahwa Prancis telah mencatat “tidak adanya pesan belasungkawa dan dukungan” dari presiden Turki setelah pemenggalan kepala guru Samuel Paty di luar Paris.
Pejabat itu juga menyatakan keprihatinan atas seruan oleh Ankara untuk memboikot barang-barang Prancis.
Macron bulan ini menggambarkan Islam sebagai agama “dalam krisis” di seluruh dunia dan mengatakan pemerintah akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.
Dia mengumumkan pengawasan sekolah yang lebih ketat dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid dari luar negeri.
Perdebatan tentang peran Islam di Prancis telah mencapai intensitas baru setelah pemenggalan kepala Paty, yang menurut jaksa dilakukan oleh seorang Chechnya berusia 18 tahun yang memiliki kontak dengan seorang jihadis di Suriah.
Turki merupakan negara mayoritas Muslim tetapi sekuler, yang merupakan anggota NATO tetapi bukan anggota Uni Eropa. Tawaran keanggotaan UE untuk Turki telah terhenti selama beberapa dekade karena berbagai perselisihan.
“Anda terus-menerus menyalahkan Erdogan. Ini tidak akan memberi Anda apa pun,” kata pemimpin Turki itu. []
