Ponorogo, Gontornews — Acara Reuni Akbar Peringatan 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor menjadi ajang silaturahim sekaligus berbagi pengalaman para alumni di bidangnya masing-masing, baik di ormas Islam, dunia pendidikan dan pesantren, diplomatik, dan parlemen.
Dari sekitar 11 ribu alumni Gontor yang hadir, Wakil Ketua MPR RI yang juga alumni Gontor tahun 1978, Dr Hidayat Nur Wahid, mengisahkan pengalamannya di parlemen sebagai Ketua MPR RI, Anggota DPR, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, dan sekarang Wakil Ketua MPR RI. Pimpinan pondok, alumni senior dan seluruh hadirin pun menyimak dengan seksama pengalaman berharga tersebut.
Hidayat bercerita, ketika menjadi Ketua MPR RI periode 2004 – 2009, tugas pertamanya adalah memimpin sidang paripurna MPR dan melantik presiden pertama hasil pemilihan presiden langsung tahun 2004. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun situasi politik di Tanah Air mencekam karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar terkalahkan.
“Pada waktu itu terjadi perubahan sistem di MPR yang tadinya presiden dipilih oleh MPR pada waktu SBY presiden dipilih oleh rakyat,” terang pria yang juga salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera ini.
Di samping itu, masih ada aturan lain yang berpotensi menjadi konflik. Presiden akan menyampaikan pidato kepresidenannya sebelum dilantik.
Hidayat melihat hal ini sebagai gejala konflik yang membahayakan karena akan sangat rumit dan akan terjadi banyak interupsi sehingga pelantikan presiden bisa gagal.
Pria yang meraih gelar doktor dari Universitas Islam Madinah itu mengungkapkan, kalau sampai presiden tidak jadi dilantik, sementara presiden sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya, maka ini akan menjadi masalah besar.
“Apalagi saat itu, palu persidangannya ada di tangan alumni Gontor, maka kondisi seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Dalam situasi yang sulit tersebut Hidayat teringat ajaran yang dulu disampaikan guru di Gontor bahwa yang namanya sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib adalah suksesnya pelantikan presiden dan sunnahnya adalah pidato.
“Jadi saya tidak ingin ketika Indonesia palunya ada di tangan Ketua MPR yang alumni Gontor, terjadi interupsi dan Indonesia kacau sehingga tidak terjadi pelantikan presiden,” tuturnya.
Maka pada Sidang Paripurna MPR tersebut diputuskan untuk melantik presiden saja sementara pidato presiden bisa dilakukan di istana negara.
“Silakan nanti pidato sejam, dua jam, tiga jam di istana negara tidak akan ada yang interupsi,” tuturnya kepada utusan presiden yang saat itu menghadap dirinya.
Dari pengalaman ini Hidayat mampu mengatasi potensi kekacauan sebuah negara dalam pelantikan presidennya. Prinsip Gontor “berdiri di atas dan untuk semua golongan” selalu melekat kuat dalam setiap langkah-langlahnya di parlemen.
Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini mengakui apa yang diajarkan Gontor sangat penting untuk menjadi pijakan alumni berkiprah di masyarakat dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Gontor.
“Saya merasakan banyak nilai-nilai Gontor yang bisa dikembangkan menjadi kontribusi kita memberikan solusi,” tandasnya. [Ahmad Muhajir/Rus]
