Jakarta, Gontornews— Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Detim MUI) menggelar rapat muhasabah Islam 2018. Rapat yang dihadiri sejumlah ormas Islam dan perorangan di Gedung MUI Pusat ini mendiskusikan tiga topik utama, seperti menyangkut kondisi Indonesia pascabencana, isu kemanusiaan etnis Muslim Uighur, dan gejala perpecahan menjelang Pilpres 2019.
“Dewan Pertimbangan MUI sangat prihatin terhadap musibah berupa bencana yang terjadi beruntun di Indonesia dalam fase 2018. Mulai dari Lombok, Palu, hingga Selat Sunda,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin kepada awak media, Rabu (26/12).
MUI juga mengungkapkan rasa prihatin terhadap perkembangan kondisi etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Mengingat meski informasi dan kabar mengenai Muslim Uighur mulai memenuhi media dan lembaga internasional, namun hingga kini Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) masih terus menyanggah tuduhan pelanggaran HAM yang menjadi perbincangan hangat dunia, khususnya Indonesia.
“Dewan pertimbangan MUI yakin, adanya upaya atau pendekatan yang bersikap represif terhadap etnik Uighur yang memang memiliki aspirasi untuk memisahkan diri dari RRT,” kata Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
“Namun kita semua, MUI maupun masyarakat tidak pada posisi yang berhak menghampiri urusan internal seperti itu karena itu adalah kedaulatan RRC. Kita hanya ikut mempersoalkan apa yang terjadi atas etnik Muslim Uighur saja,” lanjut dia.
Din menghargai sikap dan langkah Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah memanggil Duta Besar RRC di Indonesia, guna menyampaikan aspirasi ormas-ormas Islam. Sekaligus mengonfirmasi serta menyampaikan saran terkait isu kemanusiaan di Xinjiang.
Selain itu, Dewan pertimbangan MUI juga memprihatinkan perkembangan dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia yang menurut Din semakin terlihat terpecah belah. Hal ini semakin meruak seiring dekatnya agenda demokrasi 2019, yang membangun dua kubu pendukung yang saling menyerang satu sama lain.
“Saling menjelekkan dan menghina itu sama saja menurunkan harkat martabat umat muslim sendiri dan akan merugikan bangsa karena akan mengganggu kesatuan dan ukhwah Islamiyah,” katanya.
Karenanya, pihaknya mendorong umat Islam untuk dapat menahan diri, mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa dan tidak terjebak dalam blunder politik, serta menyerahkan seluruh kebebasan untuk menentukan aspirasi sesuai hati dan pikiran masing-masing.[Fathurroji]
