Kuala Lumpur, Gontornews — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin menegaskan bahwa kerjasama bisnis di Dunia Islam, baik antarpemerintah (Goverment to Government/G to G) maupun People to People (P to P) harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan dengan pendekatan strategis, secara inovatif dan inklusif. Demikian dinyatakannya pada Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (8/13/2025). Forum diikuti sekitar 300 peserta dari mancanegara terdiri dari pebisnis, penentu kebijakan, pengamat ekonomi, dan pemerduli ekonomi dan perdagangan Islam. Forum menghadirkan antara lain Ketua Senat Pakistan/Mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Chairman of the Senate of Pakistan & Former Prime Minister, Pakistan, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja ke OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Mr. Saleh Kamel, Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan Tan Sri Michael Yeoh, serta para pelaku bisnis dari sejumlah negara Muslim.
Din Syamsuddin, yang di awal presentasinya menyatakan disclaimer sebagai bukan pakar dan pelaku ekonomi dan bisnis, kecuali hanya ikut peduli terhadap perekonomian umat Islam, memohon maaf bahwa pikirannya lebih sebagai refleksi kepedulian tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya potensi ekonomi Dunia Islam sangatlah besar baik dari Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yg dimiliki negara-negara Islam. Namun, menurut Mantan Ketua Umum MUI Pusat ini, potensi itu tidak manifest antara lain karena rendahnya derajat bekerjasama, tidak memiliki strategi pertahanan diri (_self defence mechanism_) terhadap liberalisasi ekonomi global, dan rendahnya dukungan negara terhadap pemajuan perekonomian umat.
Maka menurut Din Syamsuddin, Dunia Islam secara kolektif dan individual negara-negara Islam perlu mengembangkan strategi bisnis inovatif antara lain dengan mengembangkan produk-produk baru yg diperlukan pasar dan perdagangan antarnegara atau daerah (_inter states_) dalam satu negara.Hal ini dapat dilakukan dengan membuat data base dan analisa tentang _supply and demand_ dan mengembangkan pola kemitraan atas dasar kerja sama yg saling menguntungkan.
Dalam kaitan global, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini mengatakan bahwa Organisasi Kerjasama Islam/OKI perlu aktif bahkan proaktif mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara sesama negara anggota OKI.
Di akhir presentasinya, Din Syamsuddin tidak lupa menegaskan bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan tidak hanya dilakukan sesama Muslim tapi perlu secara inklusif dengan bangsa dan negara manapun selama tidak tidak ada upaya dominasi dan eksploitasi. []
