Baku, Gontornews–Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin dari 14-16 November 2019 berada di Baku, Azerbaijan untuk menghadiri The 2nd Baku Summit of World Religious Leaders (Pertemuan Puncak Para Tokoh Agama Dunia Baku Kedua). Pertemuan Puncak Pertama berlangsung pada 2016 di kota yang sama.
Pertemuan Puncak Kedua, yang dihadiri sekitar 200 tokoh berbagai agama dunia, dibuka Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyef, di Baku Convention Centre yg megah. Dari Indonesia, selain Din Syamsuddin juga hadir Anggia Ermarini, Ketua Umum PP Fatayat NU yang juga anggota DPR-RI.
Pada pertemuan itu dibahas sejumlah isu yg menjadi tantangan penciptaan perdamaian dunia, antara lain multikulturalisme, ekstrimisme, Islamofobia, Kristenofobia, AntiSemitisme, dan ujaran kebencian. Isu-isu tersebut masih merupakan fenomena dunia dan menjadi kendala besar perdamaian.
Dalam amanat pembukaan, Presiden Ilham Aliyef menjelaskan bahwa multikulturalisme penuh toleransi hidup berkembang di Azerbaijan sejak lama, baik antaragama maupun intra umat Islam yg merupakan kelompok mayoritas di Azerbaijan, khususnya antara Sunni dan Syiah. Kedua kelompok umat Islam ini hidup berdampingan secara damai dalam semangat ukhuwah Islamiyah. Azerbaijan adalah satu dari sejumlah negara yg pernah bergabung dalam Uni Soviet yg kemudian mengalami kemerdekaan.
Negara yg terletak di pinggir Laut Kaspia dengan penduduk sekitar 10 juta ini merupakan negara kaya energi, khususnya minyak dan gas. Ibu Kota Baku merupakan kota indah yg memadukan antara tradisi dan modernitas. Banyak peristiwa dunia berlangsung di Baku, termasuk terakhir Konperensi OKI dan Gerakan Non Blok. Azerbaijan juga merupakan kampung halaman dari banyak ulama, ilmuwan, dan sastrawan Muslim pada abad-abad pertengahan, seperti At-Tusi, atau At-Tabrizi. Karya sastra populer Laila Majnun ditulis oleh sastrawan
Para tokoh agama-agama dunia memandang radikalisme dan ekstrimisme yg berkembang dalam semua agama adalah bertentangan dengan agama itu sendiri, maka harus dihadapi secara bersama-sama. Kebencian dan ujaran kebencian yg disasarkan kepada pemeluk agama tertentu oleh pemeluk agama lain seperti muncul dalam gejala Islamofobia, Kristenofobia, atau Anti Semitisme potensial mendorong benturan antar agama dan peradaban, suatu hal yg harus dicegah.
Din Syamsuddin dalam presentasinya menegaskan bahwa radikalisme dan ekstrimisme, apalagi dalam bentuk kekerasan (violent extreemism) adalah berbahaya dan bersifat anti kemanusiaan. Namun, Din mengingatkan bahwa radikalisme dan ekstrimisme tidak hanya bersifat keagamaan (religious radicalism) tapi juga bersifat non keagamaan seperti radikalisme sekuler (secular radicalism). Bahkan yg terakhir jika bercampur dengan kebebasan sehingga menjadi radikalisme sekuler-liberal menjadi lebih berbahaya karena sering merasuk ke dalam sistem kehidupan nasional seperti politik dan ekonomi.
Radikalisme sekuler-liberal yang merasuki sistem politik dan ekonomi sesuatu negara akan membuat negara itu rusak bahkan runtuh, serta akan meninggalkan ideologi negara yang ada. Menurut Din, inilah yg dewasa ini menjadi fenomena di beberapa negara.
Radikalisme sekuler-liberal masuk perlahan-lahan ke dalam sistem nasional sesuatu negara dan bahkan diadopsi sebagai sistem aktual dan operasional. Celakanya, banyak elit politik tidak menyadari, bahkan terbawa arus mengembangkan isu ancaman radikalisme agama, sementara mereka tengah mengancam eksistensi negara mereka sendiri. Para elit politik demikian biasanya memberi penafsiran subyektif-manipulatif terhadap ideologi nasional dan menjadikannya sebagai amunisi utk menyerang pihak lain atas dasar klaim monopolistik terhadap ideologi nasional tersebut.
Pada bagian lain pidatonya, Din Syamsuddin, yang juga Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta, memesankan kepada para tokoh agama-agama dunia untuk mengawal negara-bangsa di mana mereka berada. Agama harus menjadi pemecah masalah kebangsaan (problem solver), bukan menjadi bagian dari masalah (part of the problem), apalagi menjadi pencipta masalah (problem maker). Oleh karena itu agama-agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral. Jika itu terjadi, maka peradaban akan berubah menjadi kebiadaban. Maka, Din Syamsuddin juga memesankan kepada elit politik agar tidak alergi dan sinis terhadap agama, karena sebuah negara-bangsa, dengan ideologinya masing-masing, akan semakin kuat dengan etika dan moralitas keagamaan. [Fathur]
