New York, Gontornews — Dewan Keamanan PBB, Selasa (27/12/2022), mendesak Taliban di Afghanistan untuk mengubah kebijakan dan praktik yang mengecualikan peran perempuan di kehidupan publik. Dewan yang beranggotakan 15 orang tersebut menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa Taliban menangguhkan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan.
Secara khusus, DK PBB, sebagaimana dilansir Anadolu, mengecam penangguhan sekolah bagi siswa kelas enam bagi anak perempuan Afghanistan. Mereka menuntut partisipasi secara penuh, setara dan bermakna dari perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan.
Dewan mendesak Taliban untuk membuat kembali sekolah dan mengubah kebijakan dan praktik mereka terhadap pembatasan akses pendidikan bagi perempuan. Mereka menganggap kebijakan ini merupakan erosi terhadap penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental.
Desakan ini muncul setelah DK PBB mendapatkan laporan bahwa Taliban telah melarang pegawai perempuan LSM dan organisasi internasional untuk pergi bekerja. Dewan mengatakan hal itu akan berdampak signifikan dan langsung pada operasi kemanusiaan di negara tersebut.
Badan kemanusiaan PBB Martin Griffiths memaparkan situasi kemanusiaan di Afghanistan dalam pertemuan dengan DK PBB pekan lalu. Ia mengatakan 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta lainnya menghadapi situasi kelaparan akut.
Sejak berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, Taliban merampas sejumlah hak pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Sejak itu, banyak perempuan Afghanistan menuntut pemulihan hak mereka untuk turun ke jalan, memprotes dan mengorganisir kampanye. [Mohamad Deny Irawan]
