Manila, Gontornews — Juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, mengatakan bahwa Pemerintah Filipina tengah melakukan peninjauan ulang terhadap semua kontrak kerja yang melibatkan pemerintah dengan perusahaan swasta maupun negara. Peninjauan ulang semua kontrak kerja ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi semua warga Filiipina.
“Tinjauan ulang ini dilakukan untuk menentukan apakah ada ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang memberatkan warga Filipina atau menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan atau melanggar konstitusi,” kata Salvador Panelo dalam konferensi persnya kepada Reuters.
Meski demikian, Panelo enggan menjelaskan lebih lanjut berapa jumlah kontrak kerja yang akan ditinjau ulang oleh Pemerintah. Untuk peninjauan kontrak kerja kali ini, Pemerintah menunjuk kantor hukum Solicitor General Filiphina dan Kementerian Kehakiman.
Panelo menjelaskan bahwa peninjauan kontrak ini disinyalir terkait dengan kontrak yang dibuat Pemerintah Filipina pada tahun 1997 yang memungkinkan setiap perusahaan pengolahan air membayar pajak sesuai yang dibebankan.
Sementara itu, Presiden kamar dagang Filipina-Cina, Domingo Yap, mengapresiasi langkah Pemerintah untuk meninjau ulang kontrak kerja tersebut.
“Tidak ada yang salah dengan ulasan pemerintah. Faktanya, kami ingin Pemerintah bertindak secara transparan. Presiden sekarang sangat ketat. Ia tidak ingin ada korupsi. Bagi kami, tentu saja hal tersebut sangat menguntungkan,” tutur Yap.
“Kami ingin Pemerintah transparan. Tetapi, begitu kami menyetujui kesepakatan, kami ingin bebas dari korupsi. Semua proyek-proyek tersebut harus dilacak dengan cepat,’ tambah Yap.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh kepala ekonom dari Security Bank Manila, Robert Roces, yang menilai bahwa peninjauan kontrak kerja antara pemerintah dengan swasta atau negara lain harus bersifat adil dan baik bagi seluruh warga Filipina.
“Kasus terburuk adalah bahwa (peninjauan kontrak kerja) kali ini dapat mengakibatkan inefisiensi jika proyek-proyek yang sudah berjalan diperintahkan untuk berhenti secara tiba-tiba,” pungkas Robert Roces. [Mohamad Deny Irawan]
