Amman, Gontornews — Tentara Israel menggunakan kekerasan untuk mengusir jamaah dan pengunjuk rasa dari Masjid Al-Aqsha pada Ahad (18/7) pagi, untuk memberi jalan kepada lebih dari seribu ekstremis Yahudi memasuki kompleks Al-Haram Al-Sharif.
Anggota Pasukan Pertahanan Israel kemudian gagal menghentikan para ekstremis untuk berdoa di tempat itu, melanggar perjanjian lama yang melarang Yahudi beribadah di kompleks itu.
Arabnews.com mengabarkan, tentara menembakkan granat kejut dan gas air mata ke Masjidil Aqsha, menyebabkan sejumlah jamaah mengalami cedera dan merusak tempat suci ketiga umat Islam itu.
Kementerian Luar Negeri Yordania mengirim surat protes resmi, menyerukan Israel “untuk menghentikan pelanggaran dan provokasi, menghormati status quo sejarah dan hukum, menghormati kesucian masjid dan kebebasan beribadah, dan menghormati otoritas Yordania yang diberi mandat mengelola Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsha.”
Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan gangguan itu terjadi selama pekan suci Islam menjelang Idul Adha, yang akan ditandai pada hari Selasa. “Hari ini adalah hari suci yang mendahului wukuf di Arafah dan Idul Adha,” katanya.
Menurut kalender Yahudi, hari Ahad adalah hari Tisha b’Av Yahudi untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi lebih dari 2.000 tahun yang lalu.
Kuil pertama dikatakan telah dihancurkan pada tahun 586 SM, dan kuil kedua pada tahun 70 M.
Daifallah Al-Fayez, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan, “Tindakan Israel terhadap masjid merupakan pelanggaran terhadap status quo sejarah dan hukum, hukum internasional, dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Yerusalem Timur.”
Sementara itu Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ingin masuk ke kompleks harus diizinkan untuk melakukannya secara tertib. Tidak ada kontak resmi antara Israel dan Wakaf Islam Yerusalem.
Raja Yordania Abdullah telah memegang komitmen dari mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada tahun 2014 untuk menyediakan Al-Aqsha kepada umat Islam untuk berdoa, dan bagi semua orang lain hanya untuk mengunjungi.
Kegiatan ibadah (doa) oleh para ekstremis Yahudi pada hari Ahad, yang dipublikasi di media Israel, melanggar perjanjian ini, dan dianggap sebagai pemutusan status quo sejak pendudukan Israel pada tahun 1967.
Keluarga kerajaan Hashemite yang berkuasa di Yordania merupakan penjaga situs-situs suci Yerusalem, dan baik Israel maupun komunitas internasional menerima hal ini.
Raja Abdullah diperkirakan akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Senin, dan masalah Yerusalem kemungkinan besar akan menjadi agenda dalam pertemuan itu.
Sementara itu, warga Palestina Israel berbondong-bondong membela jamaah Muslim di Al-Aqsha. Anggota Knesset Ayman Odeh, kepala Joint List, mengecam serangan terhadap kompleks tersebut, dan mengecam pemerintahan baru Bennett, yang dijuluki “Pemerintah Perubahan” oleh para anggotanya.
“Sebulan setelah parade bendera, ‘Government of Change’ berlanjut dengan kekerasan dan penindasan di Al-Aqsha, Gerbang Nablus, dan lingkungan Sheikh Jarrah. Penembakan, pentungan, dan granat kejut makin memperkuat tindakan mereka. Di wilayah pendudukan ini banyak suku bangsa menetap, dan hak kami untuk dibebaskan darinya,” kata Odeh.
Sedangkan anggota Knesset Ahmad Tibi mengecam pemerintah baru Israel, dengan mengatakan: “’Pemerintah Perubahan’ telah menyerah kepada ekstremis sayap kanan dalam segala hal, termasuk Yerusalem yang diduduki. Demonstrasi ‘Matilah Orang Arab’ dan ‘Bangun Kembali Kuil’ merupakan pelanggaran terhadap status quo bersejarah. Mereka bertanggung jawab penuh atas apa pun yang mungkin terjadi hari ini,” cuitnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai pemerintah Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi tersebut.
“Serangan oleh pasukan Israel dan pemukim di kompleks Masjid Al-Aqsha telah memprovokasi sentimen rakyat kami dan merupakan bahaya besar bagi stabilitas/keamanan kawasan,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan.
Sabri Sidem, wakil sekretaris jenderal Fatah, mengatakan diamnya dunia telah mendorong penjajah. “Apa yang terjadi di Al-Aqsha jelas menunjukkan bagaimana diamnya dunia mendorong agresi di Masjid Al-Aqsha.” []
