Jakarta, Gontornews — DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masuk dalam aduan umum. Pasal itu selanjutnya akan digodok lagi di tingkat Panja RKUHP.
Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris meminta Pemerintah dan DPR memikirkan kembali niat untuk menggolkan pasal tersebut, yang rencananya akan disahkan pada Februari 2018 ini. Ia menuturkan pasal itu sebelumnya sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016.
“Sudah menjadi konsekuensi logis seorang presiden di sebuah negara demokrasi untuk berlapang dada, berbesar hati, dan menebalkan telinganya, mendengar segala macam ekspresi rakyat terhadap kepemimpinannya,” kata Fahira dalam keterangan pers Kamis (08/02/2018).
Pasal dimaksud adalah Pasal 263 ayat (1) draft RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Berbagai reaksi penolakan pun muncul atas dimasukkannya kembali pasal penghinaan presiden ini, mulai dari dianggap berpotensi mencederai demokrasi, disalahgunakan sebagai alat represif, hingga disebut sebagai era pembungkaman jilid II.
“Menjadi Presiden di negara demokrasi seperti Indonesia ini berat karena telinganya harus tebal. Ini sudah jadi konsekuensi logis. Presiden di negara demokratis harus punya kelebihan di atas rata-rata rakyat biasa. Salah satunya tahan banting terhadap segala macam kritik bahkan hujatan,” ujarnya.
“Kalau tidak kuat, jadi rakyat biasa saja, jangan jadi Presiden,” tambah Fahira dikutip Kiblat.net.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, jika pasal ini nanti benar-benar disahkan dalam RKHUP, dapat dipastikan segala macam kritik keras terhadap Presiden bisa ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap kepala negara.
“Ini berbahaya bagi sebuah bangsa yang sedang menjadikan demokrasi sebagai jalan menuju tata kepemerintahan yang lebih baik,” katanya.
“Parameter penghinaan kepada Presiden akan sangat bias dan akan mengikuti selera siapa saja yang menjadi penguasa di Indonesia. Jika ini terjadi, kriminalisasi akan membayangi setiap orang yang berani bersuara keras terhadap kinerja Presiden dan kabinetnya dan ini tentunya buruk bagi iklim demokrasi kita,” jelasnya.
Menurutnya, sepahit dan sekeras apapun kritik, selama ada kepentingan umum di dalamnya harusnya dilindungi undang-undang. Jika pasal penghinaan ini disahkan dalam RKHUP keadaannya bisa berubah, efek psikologisnya rakyat pasti ketakutan berbicara kritis mengenai Presidennya.
Ia menilai perangkat hukum yang ada sudah sangat ketat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni melalui UU ITE.
“Kalau merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya, sudah ada perangkat hukumnya. Jadi jangan menambah perangkat hukum baru lagi yang sebenarnya tidak ada urgensinya,” pungkas Fahira.[DJ]
