Kairo, Gontornews — Para pemimpin faksi Palestina yang selama ini berseteru setuju untuk melanjutkan pemilihan umum tahun ini. Kesepakatan ini tercapai setelah mereka bertemu dua hari di Kairo, Mesir.
Arabnews.com merilis, Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas menyetujui bahwa hanya polisi Palestina yang akan mengamankan markas pemilihan di Tepi Barat dan Gaza selama pemungutan suara.
Mereka juga telah menyetujui tahapan waktu untuk pemungutan suara dan “berkomitmen untuk menghormati dan menerima hasilnya”.
Kesepakatan itu juga mengatur “pengadilan jika terjadi sengketa pemilu” dan setiap kasus yang timbul dari pemungutan suara, yang pertama dalam 15 tahun.
Pemilihan parlemen dan presiden ditetapkan masing-masing pada 22 Mei dan 31 Juli.
Mereka juga setuju untuk memastikan bahwa otoritas keamanan di Tepi Barat – di bawah kendali Otoritas Palestina – dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas tetap netral dalam pemungutan suara.
Dalam pernyataan bersama, kedua faksi berkomitmen untuk mengatasi efek perpecahan politik dan setuju untuk membebaskan semua tahanan politik.
Kedua belah pihak juga menyatakan akan memastikan kebebasan berekspresi selama kampanye.
Palestina telah terpecah sejak 2007, ketika Hamas dengan paksa merebut kendali Jalur Gaza dari pasukan Abbas setahun setelah kelompok militan itu menang telak dalam pemilihan parlemen.
Beragam upaya untuk rekonsiliasi selama bertahun-tahun selalu gagal di tengah saling tuduh.
Satu kendala yang tersisa yaitu apakah Israel akan mengizinkan pemungutan suara Palestina di Yerusalem timur, wilayah yang direbut negara Yahudi itu pada tahun 1967 bersama dengan Tepi Barat dan Gaza. Warga Palestina ingin menjadikan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, tetapi Israel melarang Otoritas Palestina beroperasi di kota tersebut.
Pemilu menimbulkan risiko bagi kedua faksi. Hamas mungkin harus mempertanggungjawabkan memburuknya kondisi kehidupan di Gaza sejak mereka merebut kekuasaan. Israel dan Mesir telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Gaza sejak 2007, yang menurut Israel diperlukan untuk mencegah Hamas mengimpor senjata.
Bagi Abbas, rekonsiliasi dengan Hamas dapat merusak hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Presiden Joe Biden telah berjanji untuk memulihkan bantuan kepada Palestina dan mencoba untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan Israel.[]
