Cotabato City, Gontornews — Penduduk Muslim asli Moro, sebuah populasi minoritas di Filipina yang mayoritas Kristen, akan menerima otonomi. Ini setelah Kongres Filipina menyerahkan sebuah undang-undang kepada Presiden Rodrigo Duterte untuk ditandatangani pada hari Senin ini.
Jika semua berjalan sesuai rencana, UU Organik Bangsamoro akan membentuk wilayah otonom Bangsamoro di Pulau Mindanao di bagian selatan negara itu. UU ini diharapkan dapat mengakhiri konflik kekerasan selama lima dasawarsa yang telah menyebabkan lebih dari 100 ribu orang tewas.
Undang-undang yang diharapkan akan ditandatangani pada hari Senin, itu masih harus diratifikasi oleh plebisit, yang diharapkan akan berlangsung akhir tahun ini.
Bangsamoro, yang berarti “Bangsa Moro”, akan menggantikan wilayah otonom Muslim yang sebagian besar telah dijalankan oleh pemerintah pusat di Manila, dan telah gagal untuk menumpas pemberontakan Moro.
Undang-undang itu akan memungkinkan pemerintah Bangsamoro untuk memiliki parlemen sendiri, mempertahankan bagian terbesar pendapatan lokal, secara teratur menerima bagian tetap dari pendapatan pemerintah pusat dan mengelola sumberdaya alam wilayah itu. Selain itu, hukum Islam akan diberlakukan ke dalam sistem peradilan di kawasan itu.
Sebagai imbalan otonomi, kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF) secara bertahap harus membubarkan pasukannya yang berjumlah ribuan orang.
Meskipun undang-undang itu hanya mencakup “85 hingga 90 persen” kewenangan yang diberikan kepada para pemberontak dalam perjanjian perdamaian 2014, namun para pemimpin MILF mengatakan puas dengan undang-undang itu.
“Ini mungkin bukan hukum yang sempurna tetapi bagus untuk memulai,” kata Ghazali Jaafar, komandan kedua MILF.
“Dan, in syaa Allah, sekarang kita memiliki pemerintahan sendiri, kita dapat meningkatkan kehidupan rakyat kita.” [Rusdiono Mukri]
