Manila, Gontornews — Badan anti pencucian uang Filipina meminta pemerintah untuk mempelajari ruang lingkup perjudian online di Filipina untuk mempelajari dampak negatifnya terhadap ekonomi Filipina jika berhenti beroperasi.
Gubernur Bangko Sentral ng Filipna (PSP) sekaligus kepala Dewan Anti-pencucian uang, Benjamin Diokno, telah memerintahkan Badan anti pencucian uang untuk memahami cara kerja judi online tersebut.
“Bagaimana jika tiba-tiba mereka memutuskan untuk berkemas dan pergi (dari Filipina)? Apa dampaknya terhadap sektor properti juga industri makanan dan restoran? Ini adalah tugas saya sebagai gubernur BSP,” kata Diokno sebagaimana dilansir Reuters.
Perusahan judi online yang dikenal sebagai operator perjudian lepas pantai Filipina (Phillipine Offshore Gambling Operators/POGO) merupakan anugerah bagi perekonomian lokal dimana banyak pengunjung dari Cina yang bekerja di dalamnya. Umumnya, kehadiran mereka meicu pertumbuhan properti dan konsumsi ritel.
Pogo sendiri melarang orang Filipina untuk terlibat di dalamnya. Meski demikian, Pogo memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kas nasional melalui biaya lisensi yang diterbitkannya.
Sebelumnya, Cina mendesak Filipina untuk melarang judi online seperti Pogo. Cina merasa bahwa bsinis perjudian online semisal Pogo memungkinkan banyak pengusaha asing untuk menggelapkan serta pencucian dana melalui pekerjaan mereka secara ilegal.
Meski demikian, Diokno tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, bisa belum ada kepastian soal dugaan pencucian uang di Pogo.
Sementara itu, sejumlah anggota parlemen Filipina serta beberapa Menteri era Pemerintahan Rodrigo Duterte menyerukan untuk mengawasi pengunjung asal Cina karena masalah keamanan. [Mohamad Deny Irawan]
