Jakarta, Gontornews – Setelah mengecam habis kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar Barat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersiap untuk pergi ke Myanmar membahas krisis etnis Rohignya di Rakhine. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan sejumlah persiapan tengah dilakukan dalam upaya meredam konflik antar etnis tersebut.
“Insya Allah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya. Mudah-mudahan dapat kita segera lakukan,” ungkap Retno sesaat setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8).
“Kemarin, paling tidak melakukan komunikasi dengan tiga orang, pertama dengan national security Advisernya Suu Kyi, kita bicara mengenai situasi di Rakhine,” tambah Retno.
Tidak hanya pembicaraan searah, Menlu juga akan membuka komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh untuk penanganan pengungsi.
“Karena tanpa kerjasama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan,” ujar Retno.
Etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar mengalami sejumlah penderitaan dari muali pembantaian etnis, pengusiran dari kampung halaman hingga peniadaan status kewarganegaraan. Akibatnya, sejumlah besar warga Rohingya melakukan perjalanan ke Bangladesh namun tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.
Selain komunikasi tiga pihak, Indonesia juga akan berkomunikasi dengan Kofi Anan dalam konteks bentuk kontribusi bantuan yang mungkin diberikan sebagai implementasi hasil dari laporan komisi Anan Advisery Commission.
“Karena kalau dilihat dari temporary report yang dikeluarkan pada Agustus yang lalu, apa yang dilakukan Indonesia fit very well dengan rekomendasi yang dikeluarkan Koffi Anan.
“Mudah-mudahan jadwal saya dapat segera difinalkan untuk kunjungan ke Myanmar. Dan saya sudah lapor ke Presiden.”
Lebih lanjut, Retno, mewakili Indonesia, meminta kepada Myanmar agar menghentikan semua kekerasan yang dilakukan terhadap warga etnis muslim Rohingya.
“Kemudian semua kekerasan harus dihentikan karena sekali lagi yang menjadi korban adalah warga sipil, jadi aspek humanitarian perlu terus dikemukakan, diutamakan,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
