Tokyo, Gontornews — Jepang tidak dapat menerima Korea Utara menjadi negara nuklir. Demikian pula para Menteri Luar Negeri G7 dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada tanggal 21 November serta resolusi Konferensi Umum IAEA pada bulan September menolak hal itu. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa pada hari Selasa (22/11).
Hayashi mengatakan hal itu menjawab pertanyaan dari Arab News Jepang tentang apakah Jepang bersedia mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir. Hayashi menjawab dengan mengatakan bahwa Korea Utara tetap menjadi ancaman bagi Jepang.
“Pada tanggal 18 November, Korea Utara meluncurkan rudal balistik kelas ICBM dan telah melakukan uji coba rudal balistik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Hayashi.
“Pengembangan rudal nuklir Korea Utara merupakan ancaman yang serius dan mendesak bagi keamanan nasional Jepang. Ini juga merupakan tantangan yang jelas dan berat bagi masyarakat internasional dan tidak dapat dimaafkan,” lanjutnya.
Hayashi mencatat bahwa Perdana Menteri Kishida Fumio mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada 13 November dan ketiga pemimpin tersebut menekankan pentingnya koordinasi di antara mereka.
Namun, tambahnya, mereka mencari “dialog berkelanjutan” dengan Korea Utara untuk secara damai dan diplomatis menyelesaikan masalah apa pun yang mereka hadapi dan ingin Korea Utara kembali ke meja perundingan.
“Pemerintah Jepang akan terus bekerjasama dengan AS, ROK dan masyarakat internasional pada umumnya dan mencari resolusi lengkap keamanan nasional dan denuklirisasi Semenanjung Korea Utara,” kata Hayashi.[]
