![Banding Modi datang setelah kritik dari partai-partai oposisi atas kegagalan pemerintah untuk mengendalikan kekerasan [Adnan Abidi / Reuters]](https://i0.wp.com/gontornews.com/wp-content/uploads/2020/02/india-1.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
New Delhi, Gontornews — Setidaknya 25 orang telah tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam kekerasan di ibukota India, New Delhi, yang dimulai pada hari Ahad (23/2).
Polisi dan pasukan paramiliter berpatroli di jalan-jalan dalam jumlah yang jauh lebih besar pada hari Rabu (26/2), di kota itu.
Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Rabu menyerukan masyarakat agar tenang setelah kekerasan sektarian terburuk dalam beberapa dekade itu mendorong tuntutan untuk pemberlakuan jam malam militer.
Banding Modi datang setelah kritik dari partai-partai oposisi atas kegagalan pemerintah untuk mengendalikan kekerasan, meskipun sudah menggunakan gas air mata, peluru, dan granat asap.
Sonia Gandhi, presiden partai oposisi Kongres, menyerukan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang secara langsung bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di ibukota.
Sementara itu, Sunil Kumar, direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB) tempat banyak korban terluka dirawat, mengatakan kepada kantor berita AFP, Rabu (26/2), hampir 60 orang mengalami luka tembak.
Elizabeth Puranam dari Aljazeera yang melaporkan dari New Delhi, mengatakan, “Orang-orang bertanya mengapa perlu waktu empat hari. Delhi memiliki pasukan polisi 84.000, saya percaya, namun kekerasan ini dibiarkan berlanjut.”
Sementara bentrokan terjadi di bagian-bagian ibukota, Modi malah menjadi tuan rumah resepsi mewah untuk Presiden AS Donald Trump di ibukota pada hari Selasa, menyusul rapat umum di negara bagian asalnya Gujarat pada hari Senin, yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 orang.
Kekerasan meletus di antara ribuan pendukung dan penentang undang-undang kewarganegaraan yang baru, yang disahkan oleh pemerintah nasionalis Hindu.
Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) itu memudahkan non-Muslim dari beberapa negara tetangga yang didominasi Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan India.
Para kritikus mengatakan hukum itu diskriminasi terhadap Muslim dan merusak konstitusi sekuler India. Partai Bharatiya Janata Modi telah membantah diskriminasi terhadap 180 juta Muslim India.
Undang-undang kewarganegaraan telah memicu protes nasional berbulan-bulan, serta bentrokan yang menewaskan lebih dari 25 orang pada bulan Desember. []
