Surabaya, Gontornews — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menargetkan Raperda Pengembangan Pesantren akan selesai atau disahkan menjadi Perda pada pertengahan tahun, Juni 2021.
Wakil Ketua Pansus Raperda Pengembangan Pesantren, Hasan Irsyad mengatakan bahwa pembahasan akan terus dilakukan. Dengan demikian Raperda ini bisa selesai dengan cepat. Menurutnya keberadaan Perda ini nantinya cukup penting untuk membangun kemandirian pesantren dan juga kesetaraan status pendidikan di pesantren.
“Goal utamanya akan mendukung kemandirian pesantren termasuk pembiayaan. Ijazah juga yang tidak diakui harus diakui oleh pemerintah. Sekarang ada Raperda ini yang akan kita bicarakan, maka lulusan pondok pesantren tidak akan ada bedanya dengan lulusan SMA, SMK dan lainya. Nantinya juga terkait dengan kerja dan kalau dari pesantren juga harus diterima,” tandas Hasan Irsyad dilansir Kominfo Jatim, Kamis (25/2/2021).
Dia menambahkan, bahwa nantinya Perda ini akan menyempurnakan pendidikan yang ada di pesantren tanpa mengubah kearifan lokal yang ada di pesantren tersebut. Selain itu ada penyetaraan antara lulusan madrasah pesantren dengan lulusan lain seperti SMA, MA dan SMK. Sehingga, lanjut Hasan, tidak ada lagi perbedaan. Bahkan ketika masuk dalam dunia kerja juga tidak lagi dibedakan antara lulusan pesantren dengan yang lulusan umum.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Raperda Pengembangan Pesantren, Hartoyo mengungkapkan bahwa pondok pesantren mendapatkan animo masyarakat luas. Hal ini terbukti dari jumlah pondok pesantren di Jatim yang mencapai 6.661, dengan jumlah pendidik sebanyak 89.492 orang dan jumlah santri mencapai 1,7 juta.
Selain itu juga ada madrasah diniyah yang mencapai 26.867 lembaga dengan jumlah pendidik sebanyak 198.342 orang dan peserta didik sebanyak 1.460.474. Sedangkan untuk lembaga pendidikan Al Qur’an tercatat ada 38.895 lembaga, dengan jumlah pendidik mencapai 202.664 orang dan peserta didik sebanyak 2.570.885 anak.
Namun, kata Hartoyo, yang menjadi permasalahan pondok pesantren mempunyai pola pendidikan berbeda. Sehingga, pendidikan yang ada di pondok pesantren dianggap bukan termasuk dalam pendidikan formal sehingga tidak mendapatkan pengakuan.
“Karena itulah, dibutuhkan formulasi kebijakan struktur yang setara dengan pendidikan formal dan diakui statusnya seperti pendidikan formal. Dan tentu dibutuhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah, mengingat selama ini terdapat fakta ketimpangan pada lembaga pendidikan agama termasuk di pesantren,” tandas politisi Partai Demokrat ini.
Dia juga menambahkan, dalam hal pendanaan, pondok pesantren juga belum mendapatkan dana operasional yang jelas. Bahkan, madrasah diniyah dan pondok pesantren sering mendapatkan kendala dalam pengembangan di Kementerian Agama. “Pendidikan agama menjadi urusan absolut termasuk dalam pembiayaan, tapi karena masuk dalam urusan pendidikan, maka pendidikan agama dan pondok pesantren bisa dibiayai pemerintah daerah,” ujarnya
Dia menandaskan, dukungan pemerintah daerah bisa berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi dan atau bagian keterampilan, sesuai degan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
“Pemerintah daerah membantu pendanaan pengembangan pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah. Maka pemerintah Provinsi Jatim dapat menjalankan kewenangannya,” tandasnya.
Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Provinsi Jatim memiliki kekuatan hukum dalam pengembangan pondok pesantren yang masih menjadi subsistem pendidikan nasional. Sebab landasan hukum secara nasional tersebut belum menyentuh secara konkrit pada pondok pesantren. []
