Naypyitaw, Gontornews — Junta militer Myanmar, Selasa (16/2/2021), berjanji kepada para demonstran untuk mengadakan pemilihan dan mengembalikan kekuasaannya kepada sipil. Mereka juga membantah bahwa perebutan kekuasaan 1 Februari bukanlah kudeta.
“Tujuan kami adalah untuk mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang,” kata Juru bicara junta militer Myanmar, Brigjen Zaw Min Tun.
Militer, sambung Zaw Min Tun, belum memberikan tanggal pasti pelaksanaan pemilhan baru namun telah memberlakukan status darurat selama satu tahun. Ia juga memastikan bahwa miilter tidak akan lama memegang kekuasaan.
“Kami menjamin bahwa pemilhan baru akan dilaksanakan,” kata Zaw Min Tun dalam konferensi pers pertama sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer 1 Februari yang dilansir Reuters. Menariknya, militer Myanmar melakukan siaran langsung konferensi pers perdana tersebut melalui platform facebook yang sebelumnya mereka larang.
Min Tun juga menjelaskan bahwa militer tidak menahan Aung San Suu Kyi dan petinggi partai NLD pada 1 Februari. Militer berdalih mereka berada di rumah untuk alasan keamanan sementara proses hukum terhadap mereka berjalan.
Sejauh ini, Aung San Suu Kyi menerima sejumlah dakwaan seperti mengimpor radio walkie-talkie secara ilegal dan telah ditahan hingga Rabu. Namun, pada Selasa (16/2/2021), pengacara Suu Kyi mengatakan polisi mengeluarkan dakwaan kedua terkait pelanggaran UU Penanggulangan Bencana Alam.
Sementara itu, Zaw Min Tun menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Myanmar tidak berubah. Myanmar tetap terbuka terhadap bisnis dan segala bentuk kesepakatan akan ditegakkan.
Militer menjamin peredaman demonstrasi harian oleh kelompok oposisi anti militer dan pemecatan Suu Kyi serta jajaran pemerintahannya.
Demonstrasi anti kudeta militer Myanmar telah menewaskan setidaknya seorang pengunjuk rasa di Naypyitaw dan enam orang lain di Maungmya, Selasa. Seorang saksi mata menyebut keenam demonstran tertembak setelah pihak kepolisian menembakkan peluru karet saat membubarkan pengunjuk rasa atas penangkapan seorang guru.
Pihak militer menampik tuduhan tersebut seraya berkata jika serangan tersebut merupakan balasan terhadap lemparan batu pengunjuk rasa yang melukai beberapa petugas. Mereka juga mengatakan bahwa seorang perwira polisi tewas akibat luka-luka di Mandalay, Senin (15/2/2021).
Zaw Min Tun menegaskan bahwa bahwa pembangkangan sipil merupakan intimidasi ilegal terahdap pegawai negeri.
“Kami akan menunggu dengan sabar. Setelah itu, kami akan bertindak sesuai hukum,” tutup Zaw Min Tun. [Mohamad Deny Irawan]
