Phnom Penh, Gontornews — Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, Jumat (19/2/2022), meminta Myanmar memfasilitasi utusan khusus ASEAN untuk meredam konflik politiknya. ASEAN baru saja berganti kepemimpinan dengan Wakil Perdana Menteri Kamboja sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
“(Kamboja mendesak junta militer) untuk memfasilitasi misi utusan khusus pemimpin ASEAN, dimulai dengan kunjungan pertama mereka ke Myanmar sesegera mungkin untuk memajukan pelaksanaan lima titik konsensus,” tulis pernyataan resmi ASEAN di bawah kepemimpinan Kamboja.
“Dalam hal ini, kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya, utusan khusus dapat melibatkan semua pihak terkait,” sambungnya sebagaimana dilansir Kyodo News.
Negara-negara anggota ASEAN menyambut baik pengesahan Wakil Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn sebagai utusan khusus. Sokhonn mengambil alih jabatan itu saat Kamboja mengambil alih kepemimpinan bergilir tahunan dari kelompok 10 anggota dari Brunei awal tahun ini.
Sekilas, pernyataan tersebut menyiratkan perubahan dalam pendekatan regional dalam menangani krisis dari tahun lalu. Pernyataan kali ini berisi lebih memiliki sedikit tekanan pada junta untuk mengizinkan utusan khusus itu bertemu dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik.
Sebelumnya, Sokhonn mengatakan akan berkunjung ke Myanmar pada pekan kedua bulan Maret tanpa mengajukan prasyarat kepada junta untuk mengizinkan utusan tersebut bertemu dengan semua pihak yang bertikai.
“Mungkin saja, kami tidak bisa bertemu dengan semua orang untuk kunjungan pertama. Kita tidak boleh terlalu ambisius,” kata Sokhonn.
Sokhonn mengatakan Kamboja telah memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda untuk mengatasi kebuntuan Myanmar dan ASEAN.
Namun, beberapa negara anggota ASEAN menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk mengubah posisinya sesuai kesepakatan para pemimpin April tahun lalu. “Kami masih mendesak (pertemuan utusan) dengan semua pihak terkait,”
“Namun, utusan khusus dapat melakukan ini secara berbeda dan dia mungkin mengunjungi Myanmar terlebih dahulu dan terlibat dengan berbagai pihak ketimbang semua pihak sekaligus,” jelas ASEAN.
Dalam pertemuan para menteri Luar Negeri ASEAN, mereka menegaskan bahwa utusan tersebut harus mengunjungi Aung San Suu Kyi dan pihak-pihak yang terkait dengan kekuatan pro-demokrasi. [Mohamad Deny Irawan]
