Almaty, Gontornews — Pemerintah Kazakhstan mencabut status darurat COVID-19 berskala nasional, Senin (11/5). Kazakhstan juga memberikan kewenangan bagi kota dan provinsi untuk mencabut status penguncian wilayah tergantung keberhasilan mereka dalam membatasi penyebaran virus.
Sejauh ini, pertumbuhan kasus penularan COVID-19 di Kazakhstan turun hingga 7 Persen per hari selama tujuh hari beruntun. Pemerintah pun memberi izin aktifitas bisnis, perkantoran, salon kecantikan hingga pusat kebugaran untuk beraktifitas kembali.
Kazakhstan mengonfirmasi 5.126 kasus COVID-19 dengan 31 diantaranya meninggal dunia.
Negara pecahan Uni Soviet itu juga telah mencabut persyaratan mengenai pemberian surat keterangan sehat bagi penumpang pesawat terbang. Pemerintah mencabut aturan jarak sosial yang diberlakukan pada kursi penumpang pesawat terbang.
Presiden Kassyim-Jomart Tokayev juga berencana merombak kebijakan pajak untuk meringankan dampak ekonomi pasca pandemi. Kazakhstan, sambung Tokayev, akan mencabut pajak perusahaan 10 persen dan beralih ke pajak pengahasilan.
Akan tetapi, Tokayev menyebut bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menurunkan pajak bagi warga berpenghasilan rendah dan menaikkan pajak bagi orang kaya. Sebagaimana diketahui, penguncian wilayah di Kazakhstan berdampak pada pemutusan kerja sektiar 40 Persen warga Kazakhstan. Umumnya, mereka merupakan pekerja informal dan tidak dibebankan pembayaran pajak.
“Tujuan utama kami adalah untuk memimpin segmen pembayaran bagi warga kelas bawah yang paling terdampak dari bayangan ekonomi,” pungkas Tokayev sebagaimana dilansir Reuters. [Mohamad Deny Irawan]
