Jakarta, Gontornews — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus Pimpinan BAZNAS RI (ex-officio), Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., GRCI, dalam kegiatan BAZNAS Knowledge Sharing yang diselenggarakan Pusdiklat dan dihadiri pengurus BAZNAS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Mengusung tema “Strategi Penguatan Kemendagri untuk BAZNAS Daerah”, Agus Fatoni menegaskan bahwa BAZNAS merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program yang terukur dan berdampak.
“BAZNAS bukan sekadar lembaga pengelola zakat, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan, seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gratis, yang dinilai perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan layanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan BAZNAS, di antaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat memperkuat peran BAZNAS melalui dukungan hibah yang berlandaskan prinsip money follow program dan money follow function, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan BAZNAS.
Lebih lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema creative financing guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Agus Fatoni memaparkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru yang belum optimal.
Selain penguatan fiskal, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran maupun praktik korupsi,” jelasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendanaan di daerah, agar program pembangunan dan layanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. []
