Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi kriteria-kriteria untuk atasi radikalisme yang dikeluarkan oleh BNPT karena tendensius dan membiarkan radikalisme yang lain atau malah menambah kegaduhan dan tak menyelesaikan masalah dan akar masalah dari radikalisme.
Karenanya HNW, sapaan akrabnya, mendukung sikap Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para aktivis HAM yang mengkritik kriteria penceramah radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Apalagi kriteria-kriteria sepihak terlihat sangat tendensius dan tidak adil karena hanya menyasar kelompok penceramah beragama Islam, dan tidak menyentuh radikalisme lain yang juga terjadi di wilayah NKRI dalam bentuk komunisme, atheisme, maupun separatisme yang bertentangan dengan Pancasila dan dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi kriteria itu juga menyasar penceramah dengan sikap kritis dan korektif kepada Pemerintah, itu malah dapat membungkam demokrasi dan HAM.
“Kriteria-kriteria mengatasi radikalisme itu mestinya sesuai dengan Pancasila yang final pada 18 Agustus 1945 dan UUD NRI yang mengakui dan menghormati agama, persatuan Indonesia, dan hak asasi manusia (HAM),” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/3).
Pasalnya, lanjut HNW, bila tidak konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, maka kriteria itu malah menambah masalah, dengan timbulnya rasa diberlakukan tidak adil, tapi di pihak lain membiarkan terus terjadinya radikalisme melalui ceramah maupun kegiatan lain oleh mereka yang anti-agama seperti kelompok atheis maupun komunis yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945, yang bisa ditengarai dengan makin maraknya perilaku maupun pernyataan yang dinilai sebagai menodai agama, ajarannya, simbol maupun tokoh agama.
Juga ceramah dari tokoh agama yang mendukung gerakan separatis di Papua sehingga bertentangan dengan Pancasila sila ketiga maupun Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945. Padahal korban-korban dari kelompok OPM ini terus berjatuhan, selain TNI, Polri, juga masyarakat sipil bahkan Nakes. Dan oleh Menkopolhukam gerakan separatis KKB OPM disebut sebagai kelompok yang lebih berbahaya dari radikalisme. Tetapi anehnya, kriteria-kriteria versi BNPT sama sekali tidak membahas masalah radikalisme dari dua jenis ini. Lebih lanjut HNW menyampaikan: ”Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum dan menghormati HAM.”
Menurut HNW kriteria-kriteria mengatasi radikalisme mestinya juga tidak mematikan demokrasi dan pelaksanaan HAM dalam bentuk kritik konstruktif terhadap Pemerintah yang sah, karena yang demikian itu dilindungi oleh UUD serta hukum dan merupakan praktik yang lazim di negara demokrasi di seluruh dunia. Kritik dan koreksi dari penceramah, dan lain-lainnya di negara demokrasi, yang mengakui hukum dan HAM, mestinya diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan Pancasila dan konstitusi, serta bukti demokrasi yang hidup sebagai kontrol dan kritik terhadap Pemerintah.
Namun, jelasnya, dengan kriteria pasal karet ala BNPT tersebut, bisa-bisa di lapangan yang dipraktikkan justru represi, sehingga setiap kritik dari penceramah akan dimasukkan pada kriteria membenci Pemerintah atau tidak mempercayai Pemerintah sehingga masuk dalam kriteria radikalisme ala BNPT, sehingga akhirnya kritik dan penceramah akan terbungkam dengan label penceramah radikal.
Maka wajar bila kriteria-kriteria penceramah radikal itu ditolak oleh banyak pihak. Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutnya hanya “untuk membuat kontroversi” dan “membuat gaduh”. Sedangkan, Sekretaris Jenderal MUI KH Amirsyah Tambunan mengkritik keras dan menyebut kriteria penceramah radikal ala BNPT itu sebagai blunder. Bahkan, organisasi pegiat hukum dan hak asasi manusia menyamakan model stempel radikal ini dengan apa yang digunakan oleh Orde Baru dalam membungkam demokrasi. Komisi III DPR juga mengkritisi dengan menyebutnya sebagai pendiskreditan terhadap umat Islam.
HNW menambahkan bahwa sikap BNPT mestinya berbasiskan kajian komprehensif dan bertanggung jawab, dengan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam dengan lembaga-lembaga yang otoritatif seperti DPR, MUI, Muhammadiyah, NU serta Ormas-Ormas Keagamaan lainnya. “Sehingga terhindar dari menggunakan kriteria tendensius dan pasal karet yang berpotensi menciptakan radikalisme dan ketidakadilan dalam penanganan radikalisme, serta kegaduhan akibat multitafsir di masyarakat, hal yang tidak kondusif untuk menguatkan Persatuan Indonesia, karena adanya ketidakadilan, serta telah mengotak-kotakan dan menghadirkan saling curiga di antara sesama anak bangsa sebagai penceramah radikal dan penceramah nonradikal. Sementara penceramah dari kelompok radikal yang bertentangan dengan Pancasila yaitu anti-agama maupun pendukung separatisme malah tidak disentuh sama sekali. Apalagi dengan beredarnya daftar nama-nama penceramah Muslim yang dimasukkan dalam daftar penceramah radikal.”
Lebih lanjut, HNW mendesak agar tidak menambah masalah sambil tidak menyelesaikan masalah radikalisme, maka kriteria penceramah radikal versi BNPT ini segera dicabut saja. ”Jika ingin revisi, maka BNPT harus melakukan revisi total melibatkan lembaga-lembaga otoritatif, dengan konsisten berlandasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, hukum dan keadilan. Bukan semata untuk menyasar satu kelompok saja, dan membiarkan radikalisme dan terorisme dari kelompok lain yang makin membahayakan Pancasila dan NKRI,” tambahnya.
HNW mengingatkan agar pihak BNPT tidak mengulangi masalah yang tidak menyelesaikan masalah penanganan terhadap radikalisme dalam berbagai ideologi dan gerakan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia apalagi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRI 1945, karena sebelumnya Kepala BNPT juga pernah datang ke MUI dan meminta maaf terkait dengan pernyataan terbuka soal pesantren yang terafiliasi dengan teorisme.
“Kepala BNPT sudah pernah meminta maaf terkait hal tersebut. Jadi, mestinya hal seperti ini tidak diulangi, agar masalah radikalisme dan terorisme bisa diatasi dengan benar, agar tidak malah menambah masalah dengan kegaduhan serta saling curiga di antara umat. Sementara ideologi komunisme, atheisme dan separatisme yang jelas ada dan dilarang oleh Negara karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 masih bisa berlanjut tanpa pencegahan dan pengawasan oleh BNPT sebagaimana keseriusan terhadap penceramah radikal,” pungkasnya.[]
