Tripoli, Gontornews — Kuartet Libya pada hari Selasa (20/4) mendesak pihak berwenang di negara itu untuk meningkatkan upaya memperbaiki situasi keamanan dan membangun kepercayaan, demi merealisasikan perdamaian di negara itu dan sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata.
Anggota Kuartet yang terdiri dari Liga Negara-negara Arab, Uni Afrika (AU), Uni Eropa, dan PBB, mengatakan mereka siap membantu rencana Komisi Militer Bersama 5 + 5 untuk mewujudkan gencatan senjata yang “kuat, kredibel dan efektif” di Libya.
Pada hari Jumat Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memilih untuk mengirim sekitar 60 pemantau internasional ke Libya guna mengawasi gencatan senjata, yang disepakati pada bulan Oktober antara dua faksi yang bersaing di timur dan barat negara itu. Persiapan operasional dan logistik untuk misi sedang dilakukan.
Berbicara pada pertemuan keenam Kuartet Libya, yang diadakan pada hari Selasa (20/4) oleh Liga Negara-negara Arab, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tim pemantau akan segera hadir di ibu kota Libya, Tripoli.
Dia juga menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan penderitaan, ada jendela peluang untuk perdamaian di Negara itu. “Diperlukan tindakan mendesak dan segera untuk memanfaatkan jendela sempit ini,” ujarnya dikutip Arabnews.com.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan, anggota Kuartet menyerukan penarikan “segera dan tanpa syarat” semua pasukan asing dan tentara bayaran dari negara itu sebagai prasyarat untuk sepenuhnya memulihkan kedaulatan Libya dan menjaga persatuan nasional.
Mereka juga mengutuk pelanggaran terus menerus terhadap embargo senjata PBB di Libya, dan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata dan milisi. Mereka menyerukan “implementasi langkah-langkah yang berkelanjutan untuk sepenuhnya mengidentifikasi dan membongkar kelompok-kelompok ini, dan memastikan reintegrasi dari individu-individu yang memenuhi persyaratan ke dalam lembaga-lembaga nasional seperti yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata … tanpa penundaan.”
Pertemuan tersebut juga mendiskusikan tentang kemungkinan penempatan misi pengamat AU, Uni Eropa, dan Liga Arab, “atas permintaan otoritas Libya, dan jika kondisi yang diperlukan di lapangan mengizinkan,” untuk membantu Komisi Pemilihan Nasional menyiapkan pemilihan presiden dan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada bulan Desember tahun ini.
Para peserta juga mendorong Pemerintah Persatuan Nasional Libya yang baru, dan lembaga terkait lainnya, untuk merealisasikan komitmen mereka untuk menempatkan setidaknya 30 persen dari posisi eksekutif senior kepada kaum wanita. []
