Bangkok, Gontornews–Perdana Menteri Thailand membela polisi karena meminta informasi tentang mahasiswa Muslim minoritas dari universitas di seluruh negeri setelah tindakan itu disebut diskriminatif dan ilegal.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pada hari Selasa bahwa permintaan polisi, yang mengikuti serangkaian ledakan bom di ibukota Bangkok pada bulan Agustus lalu yang menyalahkan tersangka Muslim, diperlukan untuk membangun basis data keamanan nasional.
Sebuah surat resmi dari polisi, dibagikan secara online oleh mantan komisaris HAM Angkhana Neelapaijit, meminta sebuah universitas untuk memberikan informasi tentang jumlah, tempat asal, afiliasi sekte, dan perincian lainnya tentang kelompok-kelompok mahasiswa yang diorganisir oleh Muslim. Nama universitas dihapuskan.
“Ini adalah campur tangan terhadap hak-hak pribadi dan diskriminasi berdasarkan agama,” kata Angkhana, menambahkan kebebasan beragama dan hak privasi dijamin oleh konstitusi Thailand.
Sekitar 90 persen orang Thailand beragama Budha, meskipun Muslim adalah mayoritas di tiga provinsi selatan yang berbatasan dengan Malaysia.
Prayuth sendiri mengatakan langkah itu perlu dilakukan. “Polisi sudah menunjukkan ini untuk pembuatan database intelijen,” kata Prayuth. “Tidak ada hak yang dilanggar. Kami tidak dapat mengelola apa pun jika kami tidak memiliki data.”
Namun mahasiswa Muslim mengatakan permintaan polisi itu diskriminatif.
“Kami ingin polisi mempertimbangkan kembali hal ini, universitas harus menjadi ruang di mana siswa dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan hak-hak mereka dilindungi,” kata Ashraf Awae, presiden Federasi Pelajar Muslim Thailand.
Sebuah sumber kepolisian mengatakan permintaan informasi tentang Muslim terkait dengan serangan pada 2 Agustus lalu yang melukai empat orang ketika enam bom kecil dan enam alat pembakar meledak di Bangkok, yang menjadi tuan rumah pertemuan internasional besar.
Tiga orang ditangkap dan 11 tersangka lainnya masih buron. Semuanya adalah Muslim Melayu dari Thailand selatan.
“Kami khawatir tentang orang-orang yang bermaksud jahat yang menyusup ke mahasiswa,” kata seorang sumber kepolisian yang tidak mau disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada media.
Surat-surat serupa dikirimkan ke banyak lembaga pendidikan Thailand sebagai bagian dari pembaruan rutin dari database intelijen yang ada, kata polisi dalam sebuah pernyataan.
Beberapa universitas dengan populasi besar siswa Muslim terganggu oleh surat itu.
Wuthisak Lapcharoensap, presiden Universitas Ramkhamhaeng di Bangkok, mengatakan polisi harus mempertimbangkan kembali permintaan mereka.
“Saya belum menerima surat itu tetapi jika itu datang, saya tidak akan bisa mematuhinya,” kata Wuthisak. [Fathurroji]
