Tripoli, Gontornews — Dewan Tinggi Negara Libya telah menyambut baik proposal PBB untuk membentuk sebuah komite yang merancang dasar konstitusional konsensual dengan mengadakan pemilihan di negara itu.
Dalam sebuah pernyataan, majelis yang berbasis di Tripoli, yang bertindak sebagai senat, itu mengatakan bahwa proposal PBB merupakan “tanggapan yang jelas” terhadap tuntutan dewan.
“Peran misi PBB di Libya hanya akan fokus pada pengawasan kerja komite tanpa campur tangan,” kata pernyataan Dewan Tinggi Negara Libya sebagaimana dilansir Anadolu.
Jumat (4/3/2022) lalu, penasihat PBB di Libya, Stephanie Williams meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Tinggi Negara untuk menominasikan delegasi bagi komite bersama. Williams berharap komite tersebut dapat mengembangkan dasar konsensual di Libya.
Williams menambahkan komite tersebut akan melaksanakan sidang perdana pada 15 Maret di bawah naungan PBB. Komite tersebut akan bekerja selama dua pekan untuk mencapai tujuan ini.
Proposal PBB datang di tengah keretakan politik yang terjadi di Libya, dimana parlemen yang berbasis di Tobruk, Kamis, memberikan kepercayaan kepada pemerintahan baru yang dipimpin mantan Menteri Dalam Negeri, Fathi Bashagha. Sementara, Abdul Hamid Dbeibeh bersikeras untuk mempertahankan jabatan dan tugasnya sebagai Perdana Menteri.
Dalam keterangannya, Pemerintah pimpinan Dbeibeh mempertimbangkan setiap upaya untuk penyerangan markas besarnya sebagai serangan terhadap pemerintah. Dbeibeh bahkan tidak segan untuk menangani tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebagai informasi, Dbeibeh berkuasa berdasarkan hasil Forum Dialog Libya yang menetapkan masa jabatan otoritas eksekutif transisi selama 18 bulan yang diperpanjang hingga 24 Juni mendatang. [Mohamad Deny Irawan]
