Tripoli, Gontornews — Lima negara yang terlibat dalam perang di Libya telah melanggar sanksi embargo senjata yang diberikan oleh PBB. Kelima negara tersebut adalah UEA, Sudan, Yordania, Turki dan Prancis.
Dikutip dari laman Aljazeera bahwa sebuah draf laporan PBB menyatakan negara-negara tersebut telah memberikan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai di Libya.
Laporan oleh Panel Pakar Komite Sanksi Internasional untuk Libya mengatakan bahwa Sudan dan Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, juga dikenal sebagai Hameti, tidak mematuhi sanksi PBB untuk melarang dukungan militer kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Libya. Tercatat ada 1.000 Pasukan Dukungan Cepat Sudan dikirim ke Libya timur pada bulan Juli.
Laporan tersebut mengatakan bahwa Hameti mengirim pasukan Sudan ke Benghazi untuk membantu pasukan komandan militer pemberontak Khalifa Haftar untuk menyerang ibukota Tripoli.
Sejumlah sumber yang dikutip juga mengatakan bahwa Pasukan Pendukung Cepat Sudan kemudian ditempatkan di al-Jufra, sebuah wilayah di Libya selatan.
Sementara untuk Prancis, Libya meminta negara itu untuk menjelaskan pasukan Haftar bagaimana rudalnya bisa sampai ke pasukan Haftar.
“Kapan mereka dikirim dan bagaimana?” tanya Menteri Luar Negeri Mohamed Taher Siala kepada timpalannya dari Perancis Jean-Yves Le Drian.
Sementara itu, laporan itu juga menyatakan bahwa UEA melanggar embargo senjata dengan memberi Haftar sistem pertahanan udara canggih yang dipasang di pangkalan Jafra dan dekat kota Gharyan. Negara itu juga memberi mereka kapal perang yang dimodifikasi dengan senjata dan peralatan ofensif lainnya.
“UEA, Yordania, dan Turki menyediakan senjata secara berkala dan kadang-kadang dengan sedikit usaha untuk menyembunyikan sumbernya,” kata para ahli dalam ringkasan yang dilampirkan pada penelitian mereka.
Sedangkan Turki, yang menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional, memberikan perlengkapan militer kepada pasukannya, dari kendaraan lapis baja hingga kendaraan udara tak berawak.
Pendiri dan Direktur Sadeq Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada Libya di London, Anas el-Gomati, mengatakan kepada Al Jazeera, bahaya bukan hanya adanya tangan-tangan asing yeng terlibat dalam konflik di Libya, tetapi tentang apa yang akan dilakukan Dewan Keamanan PBB dengan mereka.
“Libya dapat menjadi contoh di mana komunitas internasional dan sistem multi-pemilihan PBB yang seharusnya menjaga perdamaian global benar-benar gagal dan sedang dihancurkan oleh Konflik Libya,”lanjutnya.
Laporan itu menggarisbawahi tuduhan yang disampaikan oleh utusan PBB untuk Libya Ghassan Salame, pada Mei lalu yang mengatakan pada saat itu bahwa Libya telah menjadi contoh buku teks tentang campur tangan asing dalam konflik lokal.
“Antara enam atau 10 negara secara permanen mencampuri masalah Libya. Mereka menyalurkan persenjataan, uang tunai dan saran militer ke negara itu,” kata Salame telah memperingatkan.[Devi Lusianawati]
