Jakarta, Gontornews – Kasus Ahok lecehkan agama Islam terus menuai reaksi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, Ahok sebagai calon gubernur petahana dalam Pilkada 2017 dapat bersaing secara beradab. Salah satu caranya adalah mengedepankan kampanye bersifat promotif (mengajak) ketimbang konfrontatif (menyerang). “Pernyataan yang melecehkan, menista, atau menjelekkan isi ayat suci juga menandakan perbuatan tidak beradab,” ujar Menag dirilis kemenag.go.id.
Menurut Menag, pilihan kampanye bersifat promotif akan menunjukkan tingginya kualitas bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dampaknya juga akan terasa lebih baik, karena rakyat bisa lebih jernih menilai visi-misi yang ditawarkan setiap pasangan calon sehingga lebih obyektif dalam menentukan pilihan.
“Kita ini manusia Indonesia yang beradab. Sehingga dalam pesta demokrasi seperti Pilkada pun, kita hendaknya senantiasa menjaga sikap toleransi dan tenggang rasa atau tepo seliro,” papar Menag di Jakarta, Kamis (6/10).
Menag mengatakan, pada masyarakat Indonesia yang majemuk, isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) memang sulit dielakkan dari dinamika Pilkada. Dapat dimaklumi pula jika orang memilih pasangan calon yang dianggapnya terbaik berdasarkan preferensi SARA. “Di negara yang demokratis, setiap orang berhak menentukan pilihan sesuai pandangan, alasan, dan keyakinan masing-masing,” tandasnya.
Namun, paparnya, hendaknya isu SARA terutama agama dapat dikemas secara lebih beradab agar tidak merusak keharmonisan sesama anak bangsa. Menag lalu mencontohkan, memanipulasi tafsir ayat agama untuk menjelekkan calon tertentu merupakan tindakan yang rentan konflik.
Karena itulah Menag meminta para pasangan calon dan tim suksesnya agar tidak mencederai keagungan agama dengan tindakan seperti memanipulasi, menista, melecehkan, apalagi menjelek-jelekkan ajaran agama. “Jangan melakukan kampanye kotor, atau menggunakan agama untuk membenarkan tindakan negatif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, pihak penyelenggara Pilkada agar lebih peka terhadap penggunaan isu agama. “Jika ada pelanggaran terkait soal ini, sebaiknya segera ditangani. Gejala yang dapat menurunkan kualitas Pilkada akibat konflik agama juga harus segera diantisipasi.” [Rusdiono Mukri]
