Jeddah, Gontornews – Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan penandatanganan MoU dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Shaleh bin Thahir Banten tentang Penyelenggaran Ibadah Haji 1438 H/2017 M.
Sebelum penandatanganan MoU, kedua belah pihak melakukan diskusi dan pembahasan Penyelenggaran Ibadah Haji 1438. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Menag untuk menyampaikan usulan perbaikan. Guna mematangkan usulan perbaikan, Menag menggelar rapat di Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI), KJRI Jeddah.
“Saya berharap, pada tahun ini kita bisa wujudkan beberapa inisiatif perbaikan dan ini yang akan menjadi faktor pembeda,” kata Lukman saat memimpin rapat di Jeddah, Rabu (4/1).
Rapat pematangan usulan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ini diikuti Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Konsul Jenderal RI Muhammad Hery Saipudin, serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil. Tampak hadir juga, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kepala Pusat Kesehatan Haji Mukhtaruddin dan delegasi Kementerian Kesehatan, serta Staf Teknis Haji KUHI Ahmad Dumyathi Bashori, Arsyad Hidayat, Ahmad Jauhari, dan Handi Adji Sentana.
Menag menuturkan, setidaknya ada lima usulan Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi terkait perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Kelima usulan itu adalah perbaikan tenda dan penyediaan penyejuk udara di Arafah, serta penambahan makan pagi atau sarapan pagi bagi jamaah saat di Mekkah.
Menag juga meminta agar pemondokan atau hotel jamaah haji Indonesia membuka kafetaria sehingga memudahkan jamaah untuk mendapatkan makanan, khususnya lima hari sebelum dan sesudah puncak ibadah haji.
Usulan lainnya adalah meningkatkan bus wilayah Masya’ir (Arafah Muzdalifah Mina). Menag menilai rute Masya’ir adalah satu-satunya layanan transportasi yang belum dilakukan peningkatan. Selain Masya’ir, layanan bus antarkota perhajian dan layanan bus dari bandara Jeddah ke Mekkah/Madinah atau sebaliknya, semuanya sudah ditingkatkan kualitasnya.
Usulan kelima adalah menyediakan pos darurat di Mina sepanjang jalur lontar Jamarat serta penyediaan kursi roda dari tenda Mina ke Jamarat dan sebaliknya.
“Saya berharap lima poin ini dapat diwujudkan pada tahun ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada jamaah haji,” tandas Menag.
Selain menyiapkan usulan baru yang akan menjadi faktor pembeda, Menag juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk mempertahankan layanan positif yang sudah berjalan pada tahun 2016. Secara umum, jamaah haji tahun lalu puas dengan layanan akomodasi.
Menag minta Ditjen PHU untuk tidak menyewa hotel dengan kondisi yang lebih buruk dan jarak yang lebih jauh dari tahun sebelumnya.
“Termasuk di antaranya juga upgrading bus dan layanan kesehatan,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan/Rus]
