Doha, Gontornews — Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, menepis laporan ancaman tindakan militer oleh Arab Saudi atas rencana Doha untuk memperoleh sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
Menurutnya, keputusan Qatar untuk membeli senjata itu merupakan hak Qatar sebagai negara yang berdaulat.
Mohammad bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pada hari Senin (4/6), ancaman Saudi itu melanggar hukum internasional dan semua norma internasional.
“Pembelian peralatan militer adalah keputusan berdaulat yang tidak ada hubungannya dengan negara lain,” kata Al Thani seperti dikutip Aljazeera.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, Raja Saudi Salman menyatakan “keprihatinannya yang mendalam” terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha untuk penjualan sistem senjata anti-pesawat canggih.
Surat Raja Salman itu dimuat oleh harian Prancis Le Monde pada hari Jumat.
Raja Saudi, yang meminta Prancis meningkatkan tekanannya pada Qatar, mengatakan dia khawatir dengan konsekuensi dari pembelian sistem rudal permukaan-ke-udara bergerak oleh Qatar, yang katanya mengancam kepentingan keamanan Saudi.
“[Dalam situasi seperti itu], Kerajaan akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan sistem pertahanan ini, termasuk tindakan militer,” kata Raja Salman seperti dikutip dalam surat itu.
“Surat itu tidak memiliki dasar hukum untuk membenarkan tindakan apa pun,” kata Al Thani dalam sebuah wawancara dengan Aljazeera.
“Sangat disayangkan bahwa mereka melihat ini sebagai destabilisasi karena Qatar tidak memberikan ancaman terhadap Saudi,” katanya. [Rusdiono Mukri]
