Jakarta, Gontornews — Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mendesak Presiden dan DPR untuk menolak intervensi asing berkaitan dengan RKUHP demi harga diri bangsa Indonesia dan kedaulatan hukum nasional.
Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar diskusi ‘Bedah RUU KUHP terkait Masalah Keumatan’ bersama para tokoh dan pakar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (13 Februari 2018/ 27 Jumadil Awal 1439).
Diskusi diikuti oleh perwakilan MIUMI dan ormas lain dari DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Medan, Sulawesi Selatan, Bukittinggi, Madura dan lain – lain. Menghadirkan sebagai narasumber Bapak Arsul Sani, S.H., M.Si., Anggota Komisi III DPR RI, Ibu Neng Djubaedah, SH., MH. Dosen Hukum Universitas Indonesia, dan Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. Guru Besar bidang Ketahanan Keluarga Institut Pertanian Bogor.
Di akhir acara, Ustadz Bachtiar Nasir bersama tokoh lainnya KH Maksum (Ponpes Al Ishlah Bondowoso), Ustadz Abu Jibriel (MMI), Nurdiati Akma (PP Aisyiyah), Rita Soebagio (AILA Indonesia), memberikan pernyataan sikap melalui Press Conference (Siaran Pers).
Dalam siaran persnya, Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menambahkan, pihaknya mendukung perluasan makna beberapa pasal dalam RKUHP terkait perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis.
Selain itu, jelasnya, MIUMI mendorong koordinasi dan konsolidasi antar wakil rakyat di DPR demi menjaga ideologi bangsa Indonesia (Pancasila).
“MIUMI mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut mengawal proses perjuangan legislasi Nasional demi terwujudnya KUHP yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” seru UBN.
Akhirnya, MIUMI menghimbau umat Islam dan seluruh umat beragama untuk siap siaga menyambut seruan Ulama dan pemuka agama masing – masing untuk membela hak-hak, nilai – nilai dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Dalam kancah nasional, MIUMI dikenal kepeloporannya dalam penolakan Draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan beberapa kajian MIUMI yang telah dipublikasikan.[DJ]
