Yogyakarta, Gontornews – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3) menuai beragam respon di masyarakat. Dalam pidatonya, Jokowi menganggap bahwa politik dan agama harus dipisah.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak tepat. Menurutnya, politik dan agama tidak dapat dipisahkan jika ditinjau dalam konteks Indonesia.
“Jika dilihat dari konteks itu maka agama tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan negara,” ujar Haedar saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Gedung Baru Unit 3 SMK Muhammadiyah Imogiri, Yogyakarta, Rabu (29/3).
Lebih lanjut Haedarmeminta negara untuk mengatur dimensi struktural negara dalam urusan-urusan agama.
“Perlu ada kejelasan dari negara dalam konteks politik dan agama, mana urusan politik yang tidak perlu diatur agama, dan mana urusan agama yang tidak perlu diatur politik,” kata Haedar sebagaimana dilansir muhammadiyah.or.id
“Karena tidak ada bangsa yang bebas dari kulturnya, kultur Indonesia sejak dulu yaitu kultur agama,” tegas Haedar.
Kedepan, Haedar menyarankan kepada Presiden untuk dapat berdialog dengan berbagai tokoh agama dan tokoh-tokoh swasta dalam memformulasikan dan menetapkan posisi politik dalam agama.
“Harus ada pandangan posisi dan fungsi politik dan agama, karena dalam hal ini agama luas cakrawalanya,” pungkas Haedar. [Mohamad Deny Irawan]
