Dhaka, Gontornews — Pemerintah Myanmar menyetujui seruan pemerintah Bangladesh untuk memulai repatriasi etnis Rohingya mulai kuartal kedua tahun ini. Bangladesh akan terus berusaha untuk memulai repatriasi dan mencari waktu yang tepat seiring dengan upaya mengatur urusan logistik.
“Kami mendorong untuk memulai repatriasi pada kuartal pertama, tetapi Myanmar mencari lebih banyak waktu untuk mengatur logistik dan fisik. Jadi, kami minta repatriasi pada kuartal kedua dan mereka setuju,” kata Serketaris Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Masud bin Momen, kepada Anadolu.
Selain itu, Cina dan Myanmar juga memahami dan menyepakati proposal yang diajukan oleh Bangladesh untuk mempertahankan kehadiran komunitas internasional di Rakhine ketika repatriasi terajdi.
Cina, bahkan, akan memberikan vaksinasi Covid-19 gratis kepada komunitas Rohingya pada tahap pertama repatriasi.
“Repatriasi adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis Rohingya dan tidak akan ada alternatif,” ungkap Menteri Luar Negeri Bangaldesh, AK Abdul Momen.
Secara teknis, Bangladesh mengusulkan agar repatriasi berbasis desa. Sementara Myanmar ingin repatriasi dilakukan secara sporadis.
Sementara itu, Myanmar terus mempersiapkan sejumlah langkah demi memperlancar proses repatriasi etnis Rohingya. Wakil Menteri Myanmar untuk kerjasama internasional, U Hau Do Suan mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan demi melakukan repatriasi.
“Myanmar telah membuat semua aturan yang diperlukan untuk repatriasi dan menegaskan kembali kesiapan Myanmar untuk menerima pengungsi yang terverifikasi sesuai dengan perjanjian bilateral,” ucapnya tanpa menyebut tanggal pelaksanaan secara spesifik.
“Proyek percontohan sedang dilakukan untuk repatriasi para pengungsi. Myanmar bersedia untuk memulai proses dengan pengungsi yang diverifikasi di bawah proyek percontohan,” imbuhnya.
Wakil Menteri Myanmar mendesak Bangladesh untuk mengatasi masalah teror yang mengintimidasi para pengungsi agar tidak kembali ke Myanmar. Bangladesh menjawab dengan tegas dan yakin bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan pemberontak masuk ke negara tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
