Nay Pyi Taw, Gontornews — Seorang pejabat senior Myanmar mengatkaan bahwa Pemerintah Myanmar mulai kelimpungan dalam menangani persoalan pengungsi yang melanda negaranya. Selain urusan pengungsi Rohingya, Myanmar juga dihadapi problem serupa terhadap etnis Kachin dan Kayin. Umumnya, ketiga etnis tersebut menuntut Myanmar agar mengakui mereka sebagai warga negara yang sah secara hukum.
Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, U Win Myat Aye meminta bantuan kepada publik untuk menerapkan hasil rekomendasi panel yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.
Myat Aye pun mengakui bahwa penanganan pengungsi bukan merupakan persoalan yang mudah diselesaikan. Karenanya, ia meminta semua pihak agar bersabar sembari menyelesaikan problem tersebut secara bertahap.
“Jadi kami menerapkannya selangkah demi selangkah,” ungkap Myat Aye sebagaimana dilansir The Myanmar Times.
Dalam catatan Myat Aye, Myanmar menanganai sekitar 140 kamp pengungsian yang tersebar di sejumlah wilayah dengan perincian 89 kamp pengungsian di Kachin, 24 kamp pengungsian di negara bagian Shan, 19 kamp pengungsian di Rakhine dan dua kamp pengungsian di negara bagian Kayin. Total pengungsi di dalam negeri yang ditangani oleh Myanmar mencapai 160.000 pengungsi.
Selain kondisi dan situasi yang berbeda, Pemerintah juga perlu memperhitungkan untuk menutup kamp pengungsian jika diperlukan. Myat Aye misalnya menyebut etnis Kachin tidak diperboelhkan untuk kembali ke daerahnya jika perundingan damai serta pembersihan ranjau dilakukan.
“Hal yang sama berlaku untuk Shan. Setiap orang didesak untuk berpartisipasi dalam pembersihan ranjau,” tegas Myat Aye.
Sedangkan untuk pengungsi Rohingya, pemerintah Myanmar disebut membutuhkan faktor keharmonisan sosial sebelum memulangkan kembali para pengungsi dari kamp pengungsian di Cox’s Bazar di Bangladesh ke Rakhine di Myanmar.
“Saya menerima (rekomendasi) itu. Tetapi situasinya terus berubah dan membuatnya sangat sulit untuk diterapkan,” pungkas Myat Aye. [Mohamad Deny Irawan]
