Momentum tahun politik tahun 2018-2019 mulai bergulir ramai, gaduh dan mulai tidak terarah. Bergulir ramai karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 telah usai dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu. Hasilnya pun sudah diketahui.
Tahun politik terasa gaduh karena perdebatan politik yang terjadi di masyarakat semakin memanas entah terkait dengan kalah-menang Pilkada, perbedaan ideologi politik, hingga potensi saling sikut pendaftaran calon anggota legislatif di masing-masing daerah pilihan.
Terakhir, dikatakan tidak terarah karena masing-masing masyarakat mulai merasa kebingungan untuk memilih siapa calon anggota legislatif yang sesuai dengan keinginan, kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.
Pun jelang pemilihan Presiden tahun 2019, masyarakat juga masih dibingungkan alasan apa yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik untuk periode 2019-2024 mendatang.
Pimpinan Pondok Pesantren Husnayain, KH Cholil Ridwan, mengajak segala lapisan masyarakat untuk hijrah politik. Pengalaman kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, disahkannya peraturan pengganti undang-undangan organisasi masyarakat menjadi tolak ukurnya.
Dalam definisi Kiai Cholil, politik Islam memiliki makna partai politik ataupun politisi yang memperjuangkan kepentingan Islam.
“Maka sekarang kalau umat Islam mau merubah nasibnya sendiri, mereka wajib hijrah dari partai tersebut, kepada partai yang mendukung calon Islam, Muslim, partai yang menolak Perppu dan menolak undang-undang keormasan. Karena Perppu itu dibuat dalam rangka untuk mengebiri kekuatan Islam dari sisi keormasan,” jelas kiai Cholil.
Terlebih, Kiai Cholil juga mengingatkan kepada masyarakat serta mereka yang terlibat di dunia politik bahwa apapun yang mereka lakukan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak hanya itu, hijrah dari keburukan maupun kesalahan ke arah kebaikan dan kebenaran adalah bagian dari ibadah dan berpahala.
“Kita wajib hijrah politik agar dapat pahala dan itu merupakan bagian dari ibadah. Bagi para pejabat-pejabat yang agamanya islam wajib hijrah dari pemikiran-pemikiran yang anti-Islam, anti-ulama, membenci Islam dan itu dapat pahala,” tegas Cholil.
“Jangan sampai kita mati jadi pejabat masih dalam posisi yang anti Islam. di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT,” tambah Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
“Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap kita akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinannya. Anda pemimpin rumah tangga, akan ditanya di akhirat, bagaimana Anda menggauli istri Anda dan anak kalian. Jadi ketua RT ditanya, ketua RW ditanya, jadi Presiden pasti ditanya di akhirat.”
“Siapa saja, presiden kah dia, ketua RT kah dia, ulamakah dia, kiai kah dia, berbuat kebaikan sebesar dzarrah akan dilihatkan di akhirat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Sebaliknya, siapapun yang berbuat suatu kejahatan sekecil apapun, akan melihatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban,” papar Kiai Cholil.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen menjelaskan bahwa cara terbaik untuk memberikan kontribusi bagi negara adalah dengan berpartisipasi di dunia politik.
Tengku melarang masyarakat untuk mengubah sistem negara secara frontal dan mengedepankan untuk berkontribusi di dunia politik.
Tengku menjelaskan jika pembentukan NKRI merupakan hasil kesepakatan antarulama yang harus diikuti dan dilaksanakan tanpa mempertanyakan keabsahannya. “Jika sudah disepakati, maka kita harus menaatinya,” ungkap Tengku Zulkarnaen.
“Kalau kita tidak pakai sistem kesepakatan (NKRI) itu, risikonya terlalu besar. Kalau kita mau berubah secara drastis tanpa mengikuti sistem yang kesepakatan maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka cara terbaik yang bisa dilakukan sekarang melalui jalur DPR,” tambah Tengku.
Ia juga mengajak kepada masyarakat agar ikut serta dalam proses pemilihan dan menghindari absen dalam memilih atau golput. Tengku juga mendorong agar banyak orang shalih yang terlibat langsung dalam proses politik.
“Seluruh orang shalih harus duduk di DPR. Kalau DPR itu 88,7% orang Islam itu milik orang shalih semua, maka 88,7% anggota DPR adalah orang shalih,” jelasnya.
Tengku berkelakar bermimpi bawa pemimpin umat berasal dari kalangan ulama. “Andai saja Ketua DPR adalah Bachtiar Nasir, Ketua MPRnya Habib Rizieq, hebat tidak? Presidennya KH Ma’ruf Amien, Menteri Kehakimannya Tengku Zulkarnaen,” canda Tengku.
“Kami tidak mau jadi pejabat, ini contohnya saja kalau orang shalih di atas, Insya Allah aman negeri ini,” katanya.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, KH Dimyati Rois, menyampaikan kepada warga NU agar menyikapi tahun politik dengan baik.
Menurutnya, Politik juga merupakan urusan akhirat. “Politik itu perlu. Siapa yang mengatakan politik itu hanya urusan dunia saja tidak sampai di akhirat?” ungkap Mbah Dim, sapaan akrab KH Dimyati Rois saat menghadiri Silaturahim dan Halal Bi Halal PCNU beserta Badan Otonom NU Kabupaten Tegal, Selasa (19/6).
Lebih lanjut, Mbah Dim, sebagaimana merujuk pada kitab Ahkam Sultoniyah dan kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa politik merupakan usah aperbaikan manusia menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat.
“Politik ya politik. Korupsi ya korupsi. Jangan disamakan, itu jelas beda,” tambah Mbah Dim sebagaimana dilansir laman Nu.or.id.
Mbah Dim juga menjelaskan bahwa setiap sikap politik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak di hari akhir. Oleh karenanya, Mbah Dim menasehati warga NU agar aktif berpolitik, akan tetapi bukan berarti menjadikan NU sebagai partai politik
“Politik umat harus di bangun di atas akidahnya. Artinya, politik dengan akidah harus paralel atau kalau akidahnya khawarij, politiknya juga khawarij. Jika akidahnya NU maka politiknya juga NU,” pungkas Mbah Dim. []
