Khartoum, Gontornews — Negara-negara Barat, Jumat (12/11/2021), menyatakan keprihatinannya terhadap penunjukan dewan penguasa baru di Sudan. Sehari sebelumnya, pemimpin kudeta Sudan, Jenderal Abdul Fattah Al-Burhan, dilantik sebagai kepala Dewan Berdaulat yang baru menggantikan badan pembagian kekuasaan.
Sebagai informasi, pihak keamanan yang dipimpin oleh Jenderal Al-Burhan menangkap Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdouk dan sejumlah pejabat dari kalangan sipil pada 25 Oktober lalu. Oleh pihak keamanan, Hamdouk dan beberapa pejabat sipil lain terpaksa menjalani tahanan rumah. Sebelumnya, Hamdok menuntut pembebasan warga sipil dan meminta semua pihak untuk kembali ke masa transisi yang dimulai pascapenggulingan Omar Al-Bashir pada 2019 lalu.
Selain Al-Burhan, kepala pasukan dukungan cepat paramiliter Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, juga dilantik sebagai wakil Dewan Berdaulat sebagai Wakil Dewan Berdaulat.
Langkah tentara ini merusak komitmen transisi yang mengharuskan warga sipil di dewan sebagai bagian dari Pasukan untuk koalisi kebebasan dan perubahan yang dibentuk pada tahun 2019. Pada dewan ini pula, kelompok militer juga masuk dalam bagian tersebut.
“(Situasi ini) memperumit upaya untuk mengembalikan transisi demokrasi Sudan ke jalurnya,” ungkap pernyataan bersama Amerika Serikat dan beberapa negara Barat seperti Uni Eropa, Inggris, Norwegia dan Swiss, yang dilansir Reuters.
“Kami sangat mendesak langkah-langkah eskalasi lebih lanjut,” sambung pernyataan bersama tersebut.
Kepala Dewan HAM PBB, Michele Bachelet, menunjuk Adama Dieng untuk memantau situasi hak asasi manusia di Sudan. Masa jabatan Dieng akan berlaku hingga kepemimpinan sipil dipulihkan.
“(Situasi) semakin sulit untuk kembali ke tatanan konstitusional,” tutup perwakilan PBB untuk Sudan, Volker Perthes. [Mohamad Deny Irawan]
