Amman, Gontornews — Anggota parlemen Yordania pada hari Senin (17/5) menyerukan agar duta besar (Dubes) Israel di Amman diusir sebagai respons atas “kejahatan Israel terhadap kemanusiaan” di Palestina.
Arabnews.com melansir, hampir semua anggota parlemen yang naik podium dalam sesi khusus Senin tentang kekerasan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, mendesak pemerintah untuk mengusir utusan tersebut menyusul tindakan Israel di Yerusalem dan serangan udara di Gaza.
Yordania merupakan penjaga tempat suci agama Islam dan Kristen di Kota Tua Yerusalem.
Sembilan puluh anggota parlemen dari 130 majelis rendah parlemen Yordania menandatangani sebuah memorandum yang meminta pengusiran duta besar Israel di Amman sebagai tanda protes dan penolakan atas serangan “brutal dan biadab” Israel di Masjid Al-Aqsha dan Gaza.
Petisi tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil sikap berani dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan “entitas Zionis” dengan mengusir utusan Israel dan memanggil kembali duta besar Yordania di Tel Aviv.
Pekan lalu, pemerintah Yordania mengatakan telah memanggil utusan Israel di Amman untuk menolak “serangan Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsha dan lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur.”
Sementara anggota parlemen lainnya menuntut pembatalan semua perjanjian dengan Israel, termasuk perjanjian damai Yordania-Israel 1994 dan kesepakatan gas antara kedua negara.
Pada tahun 2016, Perusahaan Tenaga Listrik Nasional Yordania menandatangani perjanjian 15 tahun dengan Noble Energy, sebuah perusahaan yang berbasis di Houston yang memiliki saham terbesar di ladang gas Leviathan Israel, untuk membeli gas alam senilai $10 miliar.
Pemerintah pada saat itu mengatakan akan mengimpor 250-300 juta kaki kubik gas alam per hari dari Noble Energy, dan kesepakatan itu akan membuat Yordania menghemat sekitar $990 juta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Jordan akan menerima 3 miliar meter kubik gas per tahun.
Sedangkan yang lain memuji “tindakan perlawanan” Hamas, dan menyerukan agar Israel diadili di Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Perdana Menteri Bisher Al-Khasawneh, yang menghadiri sesi tersebut, mengatakan bahwa pemerintah akan melihat semua opsi dan akan mengambil tindakan yang tepat yang melayani kepentingan nasional setelah menerima petisi parlemen. Sejumlah anggota parlemen mengancam pemerintah dengan mosi tidak percaya jika gagal mengusir duta besar Israel.
Al-Khasawneh mengatakan bahwa beberapa dari opsi diplomatik ini akan digunakan untuk melindungi hak-hak Palestina dan lainnya untuk menyoroti pelanggaran Israel.
Perdana menteri menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengatakan bahwa posisi tak tergoyahkan Yordania dalam konflik berkepanjangan berakar pada tiga kata “tidak” yang dideklarasikan oleh Raja Abdullah: Tidak untuk menyerahkan Yerusalem, tidak untuk mencabut hak untuk kembali Palestina, dan tidak untuk pemukiman kembali orang Palestina di Yordania.
Sheikh Jarrah
Sejumlah anggota parlemen juga meminta delegasi parlemen mengunjungi Sheikh Jarrah untuk menyampaikan pesan kepada parlemen dunia tentang apa yang mereka sebut sebagai “ketidakadilan yang dilakukan terhadap Palestina” di lingkungan Yerusalem Timur.
Dalam sebuah memorandum, 100 anggota parlemen menuntut agar mengirim utusan untuk mengunjungi Sheikh Jarrah dengan tujuan mendukung kehadiran Palestina di Yerusalem dan menegaskan kembali perwalian Yordania atas tempat-tempat suci di Kota Tua.
Al-Khasawneh mengatakan bahwa pemerintah telah memberi Otoritas Palestina dokumen tentang Sheikh Jarrah untuk membantu pemerintah yang berbasis di Ramallah menangani praktik “perubahan demografis” Israel di Yerusalem.
Dalam kunjungan ke Ramallah pada 22 April, Wakil Perdana Menteri Yordania dan Menteri Luar Negeri Ayman Safadi menyerahkan dokumen kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang membuktikan kepemilikan Palestina atas Sheikh Jarrah.
Yordania menguasai Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, hingga perang Arab-Israel Juni 1967, tetapi tetap menjadi penjaga situs suci di Yerusalem.
Perjalanan Safadi ke Tepi Barat yang diduduki terjadi setelah keluarga dilaporkan diberi perintah pengadilan untuk meninggalkan rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah yang didominasi Palestina pada 5 Mei atau menghadapi penggusuran.
“Kami telah menyediakan semua dokumen yang kami miliki yang dapat membantu warga Palestina untuk mempertahankan hak penuh mereka. Yerusalem adalah garis merah untuk Yordania, raja dan rakyat kami, karena itu adalah garis merah untuk negara Palestina. Kami akan menghadapi segala upaya yang merusak status sejarah dan hukum yang ada dari situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem,” kata Safadi seperti dikutip setelah pertemuannya dengan Abbas.[]
