Jakarta, Gontornews — Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggelar refleksi akhir tahun 2017. Selain tentang internal organisasi, Parmusi juga menyikapi kondisi umat Islam di Indonesia.
“Di internal, Parmusi sejak muktamar di Batam sudah memiliki paradigma baru, beralih dari politik oriented menuju dakwah oriented. Jadi ke depan, kita benar-benar menjadi organisasi dakwah dan sosial,” ujar Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Sedangkan tentang kondisi umat Islam, merunut Usamah, tahun 2017 banyak sekali kejadian-kejadian atau upaya-upaya kelompok tertentu yang mencoba memisahkan Islam dan politik, padahal seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dalam Islam jelas-jelas diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadis.
“Dalam bidang dakwah masih ada kriminalisasi ulama, seperti kasus Alfian Tanjung, beliau sendiri adalah direktur Bela Negara Parmusi. Kemudian di media sosial, misalnya akun facebook FPI diblokir sehingga ruang dakwah FPI dibatasi. Di era globalisasi seharusnya tidak dilakukan cara-cara seperti ini, namun perlakuan facebook seperti di negara komunis, yang kontennya bertentangan itu diblokir. Parmusi menggugat apa yang dilakukan oleh facebook ini,” ungkap Usamah.
Parmusi juga menyikapi masalah Perppu Ormas yang disahkan menjadi UU oleh DPR. Menurut Usamah, sebagai negara demokrasi harusnya pendapat dakwah diberi ruang seluas-luasnya. “Perppu ormas yang menghilangkan proses peradilan, ini bertentangan dengan UUD 45. Dan saya mengingatkan Presiden bahwa ini seperti jebakan yang dilakukan anak buahnya yang menyebabkan citra beliau jadi buruk,” katanya.
Di bidang ekonomi, Parmusi menilai kesenjangan si kaya dan miskin makin tinggi. “Pertumbuhan ekonomi kita lambat, karena itu kita mengusulkan agar Presiden harus melakukan reshuffle tim ekonominya. Masih banyak putra putri bangsa yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan, bukan liberal,” cetus Usamah.
Kemudian dalam bidang sosial, Parmusi menilai kehidupan yang terjadi saat ini di Indonesia sudah tidak adil terhadap mayoritas pemeluk agama Islam. “Stigma intoleran, tidak Pancasilais, radikal dan tidak cinta NKRI, membuat mayoritas Muslim merasa “tidak nyaman”. Padahal sejarah membuktikan bahwa Pancasila dan NKRI adalah warisan ulama yang merumuskan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI,” jelasnya.
Parmusi juga menyikapi kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Usamah, arogansi presiden Amerika Serikat tersebut amat berbahaya bagi perdamaian dunia. “Karena itu, Parmusi mendukung penuh tindakan pemerintah RI untuk menggalang dukungan dunia agar Presiden Amerika membatalkan keputusan yang kontroversial tersebut,” tandasnya. [Fathurroji]
