New York, Gontornews–Para pejabat PBB memperingatkan ketegangan yang terjadi di wilayah Sahara Barat antara pasukan Maroko dan pejuang gerakan kemerdekaan Polisario, meningkat menjadi konflik besar-besaran. Hal ini disampaikan juru bicara PBB Stephane Dujarric pada, Rabu (7/9) waktu setempat.
“Situasi masih tegang di daerah Guerguerat Sahara Barat di daerah penyangga,” katanya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius PPB apalagi ketegangan meningkat akhir-akhir ini setelah Maroko memulai pembangunan jalan di daerah selatan dari zona penyangga yang memisahkan kedua belah pihak.
Dengan pembangunan itu, potensi konflik juga lebih tinggi mengingat jarak pejuang Polisario dan pasukan Maroko hanya sekitar 120 meter, kata juru bicara PBB yang berkantor pusat di kota New York, Amerika Serikat tersebut.
Dujarric mengatakan, PBB akan aktif terlibat dengan para pihak dan negara-negara anggota kunci untuk menahan diri dan mencarikan pilihan solusi yang dapat diterima semua pihak.
PBB menganggap, kedua belah pihak telah melanggar perjanjian untuk melakukan genjatan senjata. di Sahara Barat. Kondisi ini diketahui setelah PBB mengirim pasukan keamanan ke zona penyangga tersebut.
Sekjen PBB Ban Ki-moon bulan lalu mendesak kedua belah pihak untuk menarik diri dari wilayah dekat perbatasan Mauritania. Ban khawatir ketegangan akan semakin memanas di wilayah tersebut dan terjadi perang besar.
“Saya sangat prihatin atas situasi tegang yang terjadi di wilayah penyangga di barat daya Sahara Barat,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan yang dilansir alarabiy (8/9).
Ki-moon menyerukan kedua pihak “untuk menarik semua elemen bersenjata untuk mencegah konstelasi ketegangan lebih meningkat. PBB akan terus memantau dan melakukan patroli diwilayah tersebut dengan pijakan, yang disebut misi MINURSO.
MINURSO adalah kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1991 untuk mengakhiri ketegangan antara Maroko dengan etnis Saharawi Polisario sejak tahun 1975. Maroko menyatakan bahwa Sahara Barat merupakan bagian integral dari kerajaannya, meskipun resolusi PBB dalam MINURSO dinyatakan agar wilayah tersebut bisa menentukan nasibnya sendiri. [Ahmad Muhajir/DJ]
